TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Presiden Bosnia: Perang Ukraina Tunda Pemisahan Republika Srpska

Bosnia-Herzegovina disebut sebagai negara hasil uji coba

Presiden Bosnia Serbia, Milorad Dodik. (twitter.com/SNSDDodik)

Jakarta, IDN Times - Presiden Bosnia Serbia, Milorad Dodik, pada Senin (6/6/2022) mengaku bahwa teritori Republika Srpska harus menunda pemisahan akibat konflik di Ukraina. Pernyataan itu diungkapkan dalam pertemuan anggota parlemen teritori etnis Serbia tersebut. 

Pada Desember lalu, anggota parlemen Bosnia Serbia memutuskan untuk memisahkan institusi vital, meliputi militer, yudisial, dan sistem perpajakan dari Bosnia-Herzegovina. Hal ini dianggap sebagai permulaan dalam upaya pemisahan Republika Srpska, dilansir Reuters

Baca Juga: PM Estonia: Kebebasan Ukraina Lebih Berharga dari Gas Rusia!

1. Menghindari permasalahan akibat konflik Ukraina

Dodik mengatakan, rencana pemisahan Republika Srpska tidak dibatalkan dan hanya tertunda selama enam bulan. Pemimpin berusia 63 tahun itu menyebut, penundaan ini untuk menghindari permasalahan akibat posisi geopolitik Republika Srpska yang rumit.

"Maka dari itu, kami menunda realisasi konklusi kami mengenai pemisahan teritori Republika Srpska dari pemerintah pusat Bosnia-Herzegovina," tutur Dodik. 

"Kami ingin Bosnia Serbia untuk mempertahankan netralitas berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina. Oleh karena itu, kami juga menentang sanksi yang diberikan kepada Rusia," tambahnya, dilansir RFE/RL

Di samping itu, Dodik juga menyerukan agar perwakilan Bosnia Serbia di pusat agar menolak sanksi yang dijatuhkan Bosnia kepada Rusia terkait konflik di Ukraina.

2. Dodik sebut Bosnia-Herzegovina adalah negara percobaan

Dodik, yang menjadi salah satu dari tiga presiden yang mewakili entis Serbia, berulang kali menginginkan pemisahan Republika Srpska dari Bosnia Herzegovina. Ia juga menegaskan akan melakukan pemisahan sebelum batas tenggat waktu pada minggu ini. 

Dodik juga menyebut Bosnia-Herzegovina adalah sebuah negara percobaan yang dibuat oleh komunitas internasional. Bahkan, ia menegaskan sistem tersebut tidak mungkin bisa diterapkan dan dijadikan dalam satu negara. 

Negara-negara Barat menyebut pemisahan Republika Srpska akan merusak kestabilan di Bosnia Herzegovina yang sudah tertuang dalam Perjanjian Dayton tahun 1995. Perjanjian itu pula yang menandai berakhirnya perang antar etnis di Bosnia, dilansir Euronews

Perjanjian Dayton sudah membagi Bosnia-Herzegovina menjadi dua wilayah otonom, yakni Federasi Bosnia-Kroat dan Republika Srpska (RS). Sayangnya, sistem pemerintahan multi etnis itu tidak berjalan mulus dan ketiga pemimpin tidak dapat berkolaborasi dengan baik. 

Baca Juga: Warga Bosnia-Herzegovina Peringati 30 Tahun Hari Pita Putih, Apa Itu?

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya