Antisipasi Bencana, Jepang Ajukan RUU Ibu Kota Kedua Cadangan Tokyo

Pemerintah Jepang kini mulai mematangkan rencana pembentukan ibu kota kedua untuk menjaga agar fungsi pemerintahan pusat tetap berjalan apabila Tokyo dilanda bencana besar. Langkah ini juga diharapkan bisa mengurangi penumpukan penduduk dan kegiatan ekonomi yang selama ini sangat terkonsentrasi di Tokyo, sehingga menyebar lebih merata ke daerah lain.

Gubernur Osaka, Hirofumi Yoshimura, mengatakan bahwa wilayah cadangan ini tidak hanya dirancang sebagai duplikat Tokyo. Ia menegaskan bahwa ibu kota sekunder tersebut akan memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekuatan daerah.

"Ibu kota sekunder yang kami bayangkan bukan sekadar tempat cadangan untuk fungsi pemerintahan saat keadaan darurat. Kota ini akan memiliki karakter yang berbeda dari Tokyo, untuk menciptakan dan menonjolkan nilai-nilai khas Osaka," ujar Yoshimura, dikutip dari The Japan Times.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menilai kebijakan ini sebagai langkah besar dalam menata ulang sistem tata kelola negara demi meningkatkan ketahanan nasional. Kebijakan ini sekaligus memenuhi janji politik koalisi kepada para pemilih saat kampanye pemilihan Majelis Rendah.

Proses persetujuan RUU ini sempat tersendat karena perbedaan pendapat mengenai batas wilayah pemilih dalam rencana penataan ulang daerah. Demi melancarkan proses pembahasan, partai-partai koalisi akhirnya sepakat membatasi keterlibatan pemilih hanya pada tingkat kota.

Pemerintah juga menghapus pasal yang mewajibkan referendum di tingkat prefektur. Langkah ini diambil untuk menghindari kemungkinan benturan aturan dengan konstitusi yang mengatur otonomi daerah. Keputusan itu muncul setelah pimpinan koalisi melakukan serangkaian pertemuan intensif.

Eksekutif Partai Demokrat Liberal (LDP), Koichi Hagiuda, menekankan bahwa aturan ini dibuat terutama demi keselamatan negara, bukan sekadar untuk memperluas wilayah politik atau menggabungkan daerah tertentu.

"Pemahaman saya, Perdana Menteri menyatakan pandangan positif bukan terhadap rencana penggabungan Osaka itu sendiri, melainkan terhadap gagasan ibu kota cadangan yang lebih luas," jelas Hagiuda.

Kebijakan ini memicu persaingan di antara sejumlah kota besar yang ingin ditunjuk sebagai pusat cadangan darurat nasional. Beberapa daerah menilai, pemilihan ibu kota sekunder harus lebih mengutamakan ketahanan wilayah terhadap bencana alam.

Ketua Dewan Riset Kebijakan LDP, Takayuki Kobayashi, menyarankan agar kerangka aturan ini dibuka secara sukarela bagi banyak daerah, tidak hanya terbatas pada satu kota tertentu.

Di sisi lain, persyaratan untuk membentuk distrik khusus seperti yang dimiliki Tokyo mendapat penolakan dari beberapa kepala daerah. Wali Kota Nagoya, Ichiro Hirosawa, menegaskan bahwa syarat tersebut tidak ada hubungannya dengan kebutuhan evakuasi nasional.

"Pembagian wilayah seperti di Tokyo dan pembentukan ibu kota sekunder tidak harus saling terkait secara langsung. Nagoya tidak akan setuju jika salah satu syaratnya harus bergantung pada yang lain," tegas Hirosawa.