Argentina Siapkan Sanksi bagi Proyek Minyak di Kepulauan Falkland

Milei menyatakan segera mengajukan draf rancangan undang-undang (RUU) pertahanan kedaulatan nasional kepada Kongres Argentina. Regulasi ini dirancang untuk memperberat ancaman hukuman finansial bagi entitas bisnis yang beroperasi tanpa persetujuan Buenos Aires di Falkland.

Sanksi tidak hanya menyasar korporasi pengelola, tetapi juga menjangkau para pemegang saham, dewan direksi, dan kontraktor pemasok. Seluruh entitas yang mendukung proyek pengeboran tersebut akan dilarang menjalankan bisnis di daratan Argentina.

Pemerintah Argentina juga mempersiapkan penerbitan dekret presiden demi mempercepat proses hukum berdasarkan Undang-Undang 26.659. Milei menilai operasi sepihak di kawasan sengketa telah melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Jika kita tidak bertindak cepat, dalam beberapa bulan mereka akan memiliki kapasitas material untuk mengakses minyak yang berada di bawah laut kita," kata Milei, dilansir The Independent.

Argentina-Inggris kembali tegang di tengah perkembangan proyek lepas pantai Sea Lion yang berada sekitar 225 kilometer di utara kepulauan. Proyek ini dikembangkan oleh perusahaan Inggris, Rockhopper Exploration, bersama mitra konsorsium Navitas Petroleum asal Israel.

Ladang minyak Sea Lion diperkirakan menyimpan potensi cadangan mencapai 1,7 miliar barel minyak mentah. Navitas Petroleum bahkan telah memulai penggarapan infrastruktur penunjang di lokasi, termasuk pembangunan dermaga, landasan helikopter, serta fasilitas tempat tinggal pekerja.

Merespons pergerakan proyek tersebut, Milei memutuskan menambah alokasi anggaran darurat bagi Kementerian Pertahanan Argentina. Anggaran ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan pangkalan angkatan laut terpadu di Provinsi Tierra del Fuego yang dekat dengan Kepulauan Falkland.

Pemerintah Inggris mengecam rencana sanksi dan menegaskan komitmen mereka untuk melindungi Kepulauan Falkland. Kantor Perdana Menteri Inggris menyatakan warga kepulauan memiliki hak menentukan nasib sendiri, termasuk wewenang mengelola sumber daya alam mereka.

Sikap London berpegang pada referendum 2013, saat 99,8 persen pemilih sepakat tetap menjadi wilayah seberang laut Inggris. Namun, Argentina menolak keabsahan referendum tersebut dengan dalih bahwa komposisi warga kepulauan merupakan penduduk yang didatangkan pemerintah kolonial Inggris.

"Pernyataan Milei semalam memberi tahu kita lebih banyak tentang politik dalam negeri Argentina daripada tentang Kepulauan Falkland," tutur Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting, dilansir BBC.