AS Cabut Surat Panggilan terhadap Jurnalis The New York Times

Kasus ini bermula dari laporan investigasi The New York Times mengenai pesawat kepresidenan bernilai 400 juta dolar AS (Rp7,17 triliun) yang merupakan hibah dari Qatar. Laporan tersebut menyebut pesawat itu belum dilengkapi sistem pertahanan rudal yang memadai sehingga memicu kekhawatiran keamanan.

Departemen Kehakiman menilai informasi itu berpotensi membocorkan rahasia negara. Untuk menemukan sumber kebocoran, jaksa menerbitkan surat panggilan kepada beberapa jurnalis pada 10 Juli 2026.

"Surat panggilan ini merupakan bentuk intimidasi terhadap media agar berhenti menjalankan peran kritis yang dilindungi oleh undang-undang," ujar pengacara The New York Times, dikutip dari The Guardian.

Tindakan kejaksaan tersebut memicu kritik dari organisasi kebebasan pers dan kelompok hak sipil. Mereka menilai pemaksaan pembukaan identitas narasumber dapat mengancam kebebasan pers.

Dalam persidangan di Pengadilan Distrik Federal Manhattan, Hakim Arun Subramanian mempertanyakan alasan kejaksaan langsung menerbitkan surat panggilan tanpa melalui tahapan penyelidikan awal sesuai pedoman internal Departemen Kehakiman.

Pihak kejaksaan juga mengakui adanya kekeliruan dalam permintaan data komunikasi, termasuk pengambilan catatan milik keluarga jurnalis serta rentang waktu data yang tidak relevan dengan penyelidikan.

"Surat panggilan seharusnya menjadi opsi paling akhir dalam penyelidikan, bukan langkah pertama," tegas Hakim Arun Subramanian, dikutip dari Associated Press.

Hakim sempat mempertimbangkan sanksi bagi pihak kejaksaan sebelum pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencabut surat panggilan tersebut.

Setelah diberi pilihan oleh hakim untuk mencabut surat panggilan secara sukarela atau menunggu putusan pengadilan, Departemen Kehakiman memilih menarik permintaan tersebut.

"Pemerintah bersiap menarik surat panggilan tersebut secara sukarela saat ini," kata Kepala Penasihat Kantor Kejaksaan AS, Sean Buckley.

Pihak The New York Times menyambut baik keputusan penarikan tersebut sebagai langkah penting bagi kebebasan pers, meski menyayangkan tindakan hukum yang sempat dilakukan pemerintah.

Departemen Kehakiman menegaskan penyelidikan kasus kebocoran dokumen rahasia negara tetap berlanjut. Sementara itu, The New York Times berkomitmen untuk terus menjalankan tugas jurnalistik dan menjaga kerahasiaan narasumber.