AS: Keanggotaan Penuh di PBB Tidak Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina

17 Apr 2024, 20:02 WIB

bendera Palestina (unsplash.com/Ömer Yıldız)

Jakarta, IDN Times - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa resolusi PBB yang merekomendasikan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB tidak akan membantu mencapai solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

“Kami tidak melihat bahwa melakukan resolusi di Dewan Keamanan akan membawa kita ke titik di mana kita dapat menemukan solusi dua negara di masa depan,” kata Thomas-Greenfield pada Rabu (17/4/2024).

Namun, dia menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden dengan tegas mendukung solusi dua negara dan Washington berupaya mewujudkannya sesegera mungkin.

1. DK PBB diperkirakan akan lakukan pemungutan suara soal Palestina jadi anggota penuh PBB

Para diplomat mengatakan, Otoritas Palestina (PA) tampaknya akan mendorong Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara untuk melakukan pemungutan suara, paling cepat pada Kamis (18/4/2024), mengenai rancangan resolusi yang merekomendasikan Palestina untuk menjadi anggota penuh badan dunia tersebut.

Anggota Dewan Keamanan Aljazair mengedarkan rancangan teks tersebut pada Selasa (16/4/2024) malam.

"Mengenai masalah apakah permohonan tersebut memenuhi seluruh kriteria keanggotaan. Komite tidak dapat membuat rekomendasi dengan suara bulat kepada Dewan Keamanan," tulis komite dalam laporannya, dikutip Reuters.

Permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan, termasuk AS yang dapat memberikan hak veto, dan sedikitnya dua pertiga dari 193 anggota Majelis Umum.

2. Hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina

Hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina sejak penandatanganan Perjanjian Oslo antara Israel dan PA pada awal 1990-an.

Salah satu hambatannya adalah perluasan pemukiman Israel. Selain itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, juga mengatakan bahwa PA belum memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk menjadi negara.

PA, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, menjalankan pemerintahan mandiri yang terbatas di Tepi Barat dan merupakan mitra Israel dalam Perjanjian Oslo. Pada 2007, Hamas menggulingkan PA dari kekuasaan di Jalur Gaza.

3. Negara Arab minta PBB dukung upaya Palestina jadi anggota penuh

Sementara itu, sekelompok negara Arab anggota PBB telah menulis surat kepada anggota Dewan Keamanan PBB , yang memohon agar mereka mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

“Waktunya telah tiba untuk memperbaiki kesalahan bersejarah ini dan memenuhi hak asasi rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri, kedaulatan, dan kenegaraan,” tulis negara-negara Arab dalam sebuah pernyataan, dikutip Al Jazeera.

“Setidaknya, kami memohon kepada anggota Dewan untuk tidak menghalangi inisiatif penting ini," tambah pernyataan itu.

Mereka menekankan, segala sesuatu yang kurang dari itu akan menjadi pengingkaran yang jelas atas tanggung jawab Dewan untuk menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.