AS Kembali Tolak Visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke Sidang PBB

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perpanjangan sanksi visa tersebut kepada pejabat Palestina pada Rabu (16/9/2026). Salah satu surat penolakan merujuk Bagian 212(a)(3)(B) Undang-Undang Keimigrasian AS, yang melarang penerbitan visa bagi orang yang dinilai berkaitan dengan kegiatan terorisme.

Washington menilai PA telah melanggar komitmen karena terus mengupayakan pengakuan negara Palestina di luar jalur perundingan dengan Israel. Upaya Palestina membawa isu konflik ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ) juga dipersoalkan oleh AS.

Selain itu, AS menuduh Otoritas Palestina masih menyalurkan tunjangan bagi keluarga tahanan penyerang warga Israel. Kurikulum buku pelajaran sekolah di wilayah Palestina juga dinilai menyebarkan ajaran kekerasan.

"Sebagai konsekuensi atas kegagalan mereka melakukan reformasi dan aktivitas yang merusak prospek perdamaian, AS memperpanjang sanksi penolakan visa bagi anggota PLO dan pejabat PA," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan resminya, dilansir The Times of Israel.

Penolakan visa tersebut membuat delegasi Palestina mengajukan draf resolusi kepada Majelis Umum PBB. Resolusi ini meminta izin agar Abbas bisa menyampaikan pidato melalui rekaman video pada 24 September mendatang, bertepatan dengan jadwal pidato Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Lewat pidato itu, Abbas berencana memanfaatkan momentum gelombang pengakuan negara Palestina dari Inggris, Prancis, Kanada, hingga Australia. Abbas juga ingin menarik perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan perampasan lahan warga di Tepi Barat.

Sikap AS yang kembali memblokir visa Abbas memicu kecemasan Ramallah bahwa kepemimpinan PA sengaja dikesampingkan dari perundingan. Kekhawatiran ini menguat setelah utusan AS Jared Kushner bertemu pimpinan Hamas Khalil al-Hayya di Mesir dan melawat ke Israel tanpa mendatangi perwakilan PA.

"PA dapat memainkan peran penting dalam menstabilkan situasi di Gaza dan Tepi Barat sehingga tidak boleh diabaikan," ujar seorang pejabat senior Palestina yang enggan disebutkan namanya.

Larangan masuk dari AS dijatuhkan saat kondisi kehidupan warga Palestina di wilayah pendudukan makin tertekan. Di Tepi Barat, aksi kekerasan kelompok pemukim Israel terus meluas ke perkampungan warga seperti di Turmus Ayya tanpa penindakan hukum tegas.

Beban PA bertambah berat akibat langkah Kementerian Keuangan Israel yang membekukan transfer dana bagi hasil pajak selama setahun penuh. Kebijakan ini melumpuhkan keuangan pemerintah Ramallah dan mendorong sektor perbankan lokal ke ambang kebangkrutan.

Serangan tentara dan kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat telah menewaskan sedikitnya 1.109 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Korban jiwa tersebut mencakup anggota kelompok perlawanan maupun warga sipil dari berbagai bentrokan.

Kondisi di Jalur Gaza juga masih sulit akibat gempuran militer dan blokade bantuan yang memicu ancaman kelaparan massal. Otoritas kesehatan setempat mencatat korban tewas di Gaza kini telah melampaui 73.790 orang, dilansir BBC.