12 Tahun Tutup, Mesir Buka Lagi Kedubes di Libya
- Mesir resmi membuka kembali kedutaan besarnya di Tripoli setelah 12 tahun ditutup, saat Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty berkunjung dan meresmikan kantor tersebut pada 7 November 2026.
- Kedutaan Mesir ditutup pada 2014 karena alasan keamanan di tengah konflik internal Libya pascapenggulingan Muamar Gaddafi, ketika kelompok-kelompok pemberontak berebut kekuasaan.
- Konflik Libya masih melibatkan pemerintahan Abdulhamid Dbeibah di barat dan Osamma Hammad di timur; PBB hanya mengakui pemerintahan Dbeibah sebagai yang sah.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Mesir resmi membuka lagi kedutaan besarnya (kedubes) di Kota Tripoli, Libya, usai ditutup selama 12 tahun. Keputusan itu dibuat saat Menteri Luar Negeri (Kemlu) Mesir, Badr Abdelatty, berkunjung ke Tripoli pada Sabtu (7/11/2026). Dalam kesempatan itu, Abdelatty juga sekaligus meresmikan kedubes Mesir di Libya.
"Sebuah langkah yang mencerminkan perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara," demikian bunyi pernyataan resmi Pemerintah Libya, seperti dilansir The New Arab.
1. Mesir menutup kedubes di Libya pada 2014
potret Kota Tripoli, Libya (unsplash.com/Moayad Zaghdani) Mesir sendiri menutup kedubesnya di Libya untuk alasan keamanan pada 2014. Kebijakan ini dilakukan imbas konflik internal yang saat itu sedang memanas di negara tersebut.
Konflik internal di Libya saat itu dipicu upaya penggulingan Muamar Gaddafi yang sudah menjadi Perdana Menteri Libya selama beberapa dekade pada 2011. Ia digulingkan karena dianggap lalim. Usai Gaddafi lengser, kekuasaan di Libya lantas diperebutkan oleh kelompok-kelompok pemberontak. Gaddafi pun akhirnya tewas dibunuh oleh Tentara Pembebasan Libya yang dibentuk oleh Dewan Transisi Nasional (NTC).
2. Konflik di Libya masih berlangsung hingga saat ini
potret eks Perdana Menteri Libya, Muammar Gaddafi (commons.wikimedia.org/Hamza Turkia) Konflik internal di Libya juga masih bertahan hingga saat ini. Sebab, masih ada dua kubu yang saat ini berebut untuk menguasai pemerintahan di negara tersebut. Namun, konflik ini tidak seintens belasan tahun yang lalu.
Saat ini, pemerintahan Libya dikuasai oleh dua kubu, yakni oleh Perdana Menteri Abdulhamid Dbeibah dan oleh Osamma Hammad. Dbeibah menguasai wilayah Libya bagian barat. Pusat pemerintahannya berada di Tripoli. Sementara itu, Hammad menguasai wilayah Libya bagian timur. Pusat pemerintahannya berada di Tobrut dan Benghazi.
3. PBB hanya mengakui pemerintahan yang dipimpin Dbeibah
potret logo PBB (unsplash.com/padrinan) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri hanya mengakui satu pemerintahan yang sah di Libya, yakni yang dipimpin oleh Dbeibah. Sebab, PBB menganggap pemerintahan yang dipimpin Hammad sebagai pemberontak.
Meski begitu, Hammad tetap bersikukuh bahwa pemerintahan yang dipimpinnya adalah pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, ia berambisi untuk menguasai seluruh wilayah Libya agar bisa berkuasa penuh.
