AS Klaim Saudi Tetap Ingin Normalisasi Hubungan dengan Israel 

Kirby kemudian menambahkan, konflik yang saat ini terjadi antara Israel dan Hamas di Gaza membuat normalisasi melambat.

“Jelas apa yang terjadi antara Israel dan Hamas membuat kemajuan praktis saat ini lebih sulit dicapai. Saya juga ingin mengingatkan bahwa bahkan sebelum tanggal 7 Oktober, kita hanya memerlukan beberapa bulan lagi untuk mencapai kerangka kerja yang disepakati,” bebernya.

Menurut Al Jazeera, Saudi menjadikan pembentukan negara Palestina sebagai salah satu syarat dalam normalisasi hubungannya dengan Israel. Namun, usulan itu ditolak oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada 13 Oktober, keinginan untuk normalisasi dari pihak Saudi sempat terhenti karena konflik di Gaza yang semakin meningkat. Pendekatan yang mengesampingkan warga Palestina akan berisiko membuat marah masyarakat Arab di wilayah tersebut.

“Arab Saudi menunda rencana normalisasi hubungan dengan Israel yang didukung AS,” lapor Reuters, dengan mengutip dua sumber anonim.

AS telah menjadi penengah dalam upaya damai Israel dan beberapa negara Timur Tengah. Pada 2020, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan untuk berdamai dengan Israel melalui Perjanjian Abraham, yang ditengahi oleh mantan presiden AS Donald Trump.

Pada pertemuan tokoh Saudi dan AS pada Senin, kedua pihak mengatakan bakal mengupayakan proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Kami menekankan pentingnya upaya menuju perdamaian berkelanjutan antara Israel dan Palestina, melanjutkan tugas yang sudah berlangsung antara Saudi dan Amerika selama beberapa bulan terakhir,” kata Kirby.

Keduanya juga membahas perlunya meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan pentingnya menghalangi aktor negara atau non-negara untuk memperluas konflik.

Sejauh ini, konflik Israel dan Hamas masih terus berlanjut dengan korban yang terus meningkat. Per 31 Oktober, otoritas Palestina mengatakan setidaknya 8.525 orang, termasuk lebih dari 3.500 anak-anak, telah terbunuh di Gaza sejak pertempuran dimulai pada tanggal 7 Oktober.

Pada Selasa, pasukan Israel menggempur kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara. Akibatnya, sebanyak 100 warga tewas akibat serangan yang menghujam kamp.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk keras pembantaian Israel di Jabalia. Yordania mendesak komunitas internasional untuk memikul tanggung jawabnya dan mencegah Israel melakukan kejahatan yang lebih kejam lagi terhadap warga sipil di Gaza.

"Aksi Israel tersebut bertentangan dengan semua nilai kemanusiaan dan etika, serta melanggar aturan hukum humaniter internasional," ucap juru bicara Kemlu Yordania, Sufian Al-Qudah.