Donald Trump Pecat Ribuan Diplomat AS

Pada Kamis malam (10/7/2025), para pegawai diminta membawa kembali semua barang milik negara, termasuk laptop, ponsel, dan paspor diplomatik. Pusat-pusat pengembalian terlihat di seluruh gedung dengan papan petunjuk bertuliskan “Perhentian Terakhir, Penyerahan Lencana.” Layar-layar besar di kantin menampilkan tautan ke situs Sumber Daya Manusia (SDM) serta nomor bantuan darurat.

Reorganisasi ini telah disiapkan selama berbulan-bulan. Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya memberi tahu Kongres bahwa sekitar 1.800 posisi domestik akan dipotong dari total 19 ribu pegawai. Selain itu, lebih dari 1.500 staf menerima tawaran pengunduran diri bertahap yang memungkinkan mereka tetap menerima gaji dan tunjangan hingga September.

Dilansir dari CNN Internasional, para perwira DLN yang terkena kebijakan “Pengurangan Tenaga” akan memasuki cuti administratif selama 120 hari sebelum resmi diberhentikan. Sementara itu, pegawai sipil akan menjalani masa cuti 60 hari. Semua prosedur tersebut tertuang dalam pemberitahuan internal.

Seorang pegawai sipil mengatakan bahwa ia lega akhirnya masa ketidakpastian ini berakhir.

“Kami sudah tahu sejak awal ini akan datang. Hanya masalah kapan. Setiap Jumat pagi, saya bangun dengan rasa takut. Setidaknya sekarang kami bisa move on” katanya.

Pejabat senior di Departemen Luar Negeri menyebut bahwa keterlambatan reorganisasi ini memperburuk situasi.

“Pengadilan telah menunda reorganisasi ini, menjaga ketidakpastian ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap patuh pada semua instruksi hukum.

Dua mantan diplomat senior mengungkapkan kekhawatiran soal hilangnya pengalaman kolektif. Mereka juga menyoroti kemungkinan dampak buruk terhadap upaya perekrutan diplomat baru di masa depan.

Keputusan untuk memecat ribuan diplomat ditentang keras oleh Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (ADLNA).

“Di saat ketidakstabilan global yang besar, dengan perang yang berkecamuk di Ukraina, konflik antara Israel dan Iran, dan rezim otoriter yang menguji batas-batas tatanan internasional, AS telah memilih untuk mengurangi tenaga kerja diplomatik garis depannya. Kami menentang keputusan ini dengan tegas,” kata asosiasi itu dalam pernyataan yang dikutip dari The Guardian.

“Mereka menargetkan diplomat bukan karena bagaimana mereka telah melayani atau keterampilan yang mereka miliki, tetapi karena di mana mereka kebetulan ditugaskan. Itu bukan reformasi,” bunyi pernyataan itu.

Kritik juga datang dari kubu senator Demokrat.

“Meskipun ada reformasi yang ditargetkan yang dapat dikejar oleh pemerintah kita untuk memaksimalkan dampak setiap dolar pajak, ini bukan itu,” tulis 10 senator dalam pernyataan bersama, termasuk Jeanne Shaheen dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Departemen Luar Negeri juga sedang mengevaluasi misi-misinya di luar negeri, termasuk kemungkinan penutupan kedutaan. Namun seorang pejabat senior membantah bahwa akan ada pengurangan lanjutan.