Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan terkait ancaman pembantaian massal di kota El Obeid, Sudan, pada Senin (22/6/2026). Kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) beserta sekutunya dilaporkan terus mengepung wilayah tersebut.
Peringatan ini muncul menyusul eskalasi konflik antara RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF). Situasi ini dinilai meningkatkan risiko kekerasan terhadap warga sipil yang terjebak di dalam kota.
El Obeid merupakan ibu kota negara bagian Kurdufan Utara dan menjadi pusat logistik yang strategis. Kota dengan mayoritas penduduk Muslim ini telah berada di bawah pengepungan selama berbulan-bulan. Pasukan RSF dan sekutunya terus menambah kekuatan di sekitar kota El Obeid. Hal ini menjadikan kawasan tersebut sebagai titik pertempuran paling sengit antara kelompok paramiliter dan militer Sudan.
Kondisi di lapangan semakin berbahaya dengan adanya ancaman dari udara. Sedikitnya 50 warga tewas akibat serangan pesawat nirawak (drone) selama 10 hari terakhir di kawasan tersebut.
"Ada indikasi mengkhawatirkan bahwa kekejaman massal bisa segera terjadi. Kondisi tersebut makin memperburuk krisis kemanusiaan Sudan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott, dilansir Al Jazeera.
Dewan Keamanan PBB turut menyuarakan keresahan mengenai ancaman serangan darat besar-besaran. Mereka menuntut RSF segera menghentikan segala bentuk serangan ke wilayah El Obeid. PBB khawatir situasi ini berujung pada kekejaman brutal seperti di El Fasher pada tahun lalu. Serangan mematikan di kota tersebut dinilai oleh PBB memiliki tanda-tanda genosida.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB mencatat ada sekitar 500 ribu warga sipil di El Obeid yang kini terancam. Perang saudara yang meletus sejak April 2023 ini telah merenggut puluhan ribu nyawa warga sipil. Selain itu, konflik telah memaksa lebih dari 11 juta warga Sudan mengungsi dari rumah mereka.
Komunitas internasional mendesak semua pihak yang bertikai mematuhi hukum kemanusiaan. Warga sipil yang ingin mencari rute pelarian harus dijamin keselamatannya dan tidak boleh dihalangi. Pemerintah AS menuntut dibukanya akses bantuan dengan aman, cepat, dan tanpa hambatan. Akses ini sangat vital demi meringankan penderitaan warga akibat perang yang berkepanjangan.
AS juga menegaskan tidak ada solusi militer untuk mengakhiri krisis di negara Afrika tersebut. Faksi-faksi bersenjata didorong untuk segera menyepakati penyelesaian damai tanpa memberikan syarat apa pun.
"Eskalasi ini terjadi ketika Sudan sudah menghadapi krisis kemanusiaan parah. Kemerosotan situasi keamanan berisiko tinggi memperdalam penderitaan,” ujar perwakilan Intergovernmental Authority on Development (IGAD), dilansir Anadolu Agency.