Koalisi 29 negara memperingatkan Dewan HAM PBB soal ancaman kekejaman massal di Sudan, khususnya akibat serangan RSF di El Obeid yang mengancam ratusan ribu warga sipil.
RSF terus meningkatkan serangan udara dan pengerahan pasukan ke sekitar El Obeid, memicu kekhawatiran akan serangan darat besar di kota strategis yang menampung banyak pengungsi internal.
Konflik Sudan telah menciptakan krisis kemanusiaan parah dengan jutaan pengungsi, akses layanan dasar terputus, serta laporan pelanggaran HAM termasuk kekerasan berbasis etnis dan gender.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koalisi internasional yang terdiri dari 29 negara memberikan peringatan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait konflik di Sudan pada Kamis (18/6/2026). Mereka menyoroti ancaman eskalasi serangan dari pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di kota El Obeid yang menempatkan ratusan ribu warga sipil dalam bahaya.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Norwegia yang mewakili koalisi negara termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis. Koalisi ini mendesak semua pihak untuk memberikan tekanan maksimal kepada RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa dari kalangan sipil.

1. PBB dan koalisi global soroti eskalasi di Sudan

bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Makaristos, Public domain, via Wikimedia Commons)

Koalisi tersebut menyatakan bahwa sekitar 500 ribu warga sipil berisiko menjadi korban kekejaman massal. Serangan militer yang meningkat di El Obeid membuat situasi kemanusiaan makin memburuk.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, juga memberikan peringatan mengenai potensi pelanggaran hukum internasional. Ia menyoroti bahwa penduduk El Obeid telah menderita akibat pengepungan selama lebih dari 18 bulan.

Turk juga membandingkan potensi bahaya di El Obeid dengan tragedi yang sebelumnya terjadi di wilayah El Fasher. Ia berharap masyarakat internasional tidak membiarkan kengerian serupa terulang kembali.

"Biarkan ini menjadi peringatan keras bagi dunia tentang bencana hak asasi manusia yang akan datang. Negara-negara yang mempunyai pengaruh mempunyai kewajiban untuk menghentikan kegilaan ini," kata Turk, dilansir Al Jazeera.

2. Potensi serangan darat RSF ke Kota El Obeid

bendera RSF (MartinKassemJ120, CC0, via Wikimedia Commons)

Selama 10 hari berturut-turut, serangan pesawat tak berawak (drone) telah menewaskan setidaknya 50 warga sipil di El Obeid dan Kordofan Utara. Serangan ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada berbagai infrastruktur sipil yang vital. RSF dilaporkan terus mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke sekitar kota tersebut.

Pengerahan ini mengindikasikan bahwa serangan darat kemungkinan akan segera terjadi. Wilayah pinggiran kota El Obeid kini juga menjadi titik kumpul kendaraan militer lapis baja milik paramiliter.

El Obeid memiliki peran yang strategis karena statusnya sebagai ibu kota negara bagian Kordofan Utara. Kota ini merupakan pusat penghubung utama antara ibu kota Khartoum dengan wilayah Darfur. Selain itu, El Obeid juga berfungsi sebagai pusat bantuan kemanusiaan di wilayah Kordofan. Saat ini, terdapat lebih dari 100 ribu pengungsi internal yang mencari perlindungan di kota tersebut.

3. Kekhawatiran krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM

pengungsi Sudan di Chad. (Foreign, Commonwealth & Development Office, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

Perang yang melanda Sudan telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Konflik telah memutuskan akses warga ke layanan dasar seperti bahan bakar dan fasilitas medis. Lebih dari 13 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka demi menghindari konflik.

Laporan menunjukkan adanya kekerasan berbasis etnis yang meluas di kawasan konflik tersebut. Pelanggaran juga mencakup kekerasan seksual dan berbasis gender yang menargetkan kelompok masyarakat rentan.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, turut mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas eskalasi pertempuran. Ia meminta seluruh pihak yang bertikai untuk segera menahan diri dan melindungi masyarakat sipil.

"Sudah terlalu sering dalam konflik ini, peringatan yang jelas gagal memicu tindakan bersama dari komunitas internasional," ujar Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dilansir TRT World.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.