Jakarta, IDN Times - KTT ASEAN-Amerika Serikat (AS) yang digelar di Washington DC baru saja berakhir. Sejumlah visi dikemukakan negara anggota bersama AS, termasuk soal konflik Myanmar.
Sesuai dengan prinsip sentralitas, ASEAN tetap memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar.
Sejak dibentuk pada 24 April 2021 lalu, Lima Poin Konsensus soal konflik Myanmar dinilai mandek. Dalam Joint Vision Statement 2022 yang dikeluarkan KTT ASEAN-AS, konsensus ini kembali disorot.
“Kami menyoroti Konsensus Lima Poim ASEAN dan mendesak Myanmar melengkapi konsensus ini secara tepat waktu untuk pelaksanaan selanjutnya,” demikian hasil dari KTT ini.
ASEAN, khususnya, akan terus mendukung dan memfasilitasi solusi perdamaian untuk konflik di Myanmar.
Selain itu, ASEAN dan AS juga menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan dan terus menyerukan diakhirinya kekerasan di Myanmar dan pembebasan tahanan politik.
“Kami akan melipatgandakan upaya kolektif kami menuju solusi damai di Myanmar yang juga mencerminkan komitmen berkelanjutan terhadap HAM dan kebebasan fundamental,” lanjut pernyataan itu.
ASEAN juga menyambut adanya koordinasi antara Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar demi mengakhiri konflik negara itu.
Poin pertama dalam konsensus ASEAN adalah kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Selanjutnya, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Poin keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kemudian isi konsensus poin terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Dalam pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN 2021, para pemimpin juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar, termasuk adanya laporan kematian dan eskalasi kekerasan. Selain itu, para pemimpin juga menggarisbawahi seruan pembebasan semua tahanan politik termasuk warga negara asing di Myanmar.