Junta Militer Myanmar Dijatuhi Sanksi AS, Kanada, dan Inggris
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat, Inggris dan Kanada telah memberlakukan sanksi baru yang menyasar Myanmar secara tak langsung. Ketiga negara tersebut fokus pada para pejabat militer senior yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai krisis kemanusiaan yang menimpa Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kepala angkatan udara yang baru diangkat.
Inggris dikabarkan telah menghentikan pasokan persenjataan menuju Angkatan Udara Myanmar. Sedangkan Kanada telah membuat peraturan khusus yang dinamai Peraturan Tindakan Ekonomi Khusus (Myanmar) sebagai langkah untuk melemahkan kekuatan militer Myanmar secara tak langsung.
Sanksi AS menargetkan tiga orang yang diduga sebagai pedagang senjata Myanmar. Selain itu, AS juga memberikan sanksi terhadap perusahaan yang terkait dengan militer Myanmar sekaligus dua bisnis yang dikendalikan oleh pedagang senjata terkena sanksi, yaitu Tay Zaw, dilansir Al Jazeera.
1. Amerika Serikat menyimpulkan militer Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menandai lima individu dan lima entitas yang terkait dengan rezim militer Myanmar sesuai dengan Perintah Eksekutif (Executive Order/EO) 14014. Amerika Serikat telah menyimpulkan bahwa militer Myanmar melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis terhadap Rohingya, dilansir laman resmi Departemen Keuangan AS.
Militer Myanmar telah melakukan kekejaman dan pelanggaran lainnya terhadap anggota kelompok minoritas etnis dan agama lainnya selama beberapa dekade. Setelah kudeta pada 1 Februari 2021, militer melakukan banyak kekejaman terhadap rakyat di sana.
Militer Myanmar juga terbukti melakukan penindasan kekerasan terhadap perbedaan pendapat politik dan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah. Setidaknya tindakan represif pada perayaan militer Myanmar 2021 lalu telah menewaskan 100 orang sipil.
2. Inggris hentikan pasokan senjata ke Angkatan Udara Myanmar
Di sisi lain, Inggris mengambil tindakan terhadap pedagang dan perusahaan senjata dengan fokus pada mereka yang mencari dan memasok senjata ke Angkatan Udara Myanmar. Angkatan Udara Myanmar telah terlibat dalam pemboman desa-desa sipil dan memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka.
“Militer Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan kampanye kekerasan brutalnya terhadap rakyat Myanmar, yang melanjutkan perjuangan mereka untuk demokrasi,” kata Menteri Inggris untuk Asia Amanda Milling dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera.
Dia juga menambahkan, “Sanksi ini menargetkan mereka yang berperan penting dalam memasok militer dengan senjata yang memfasilitasi pelanggaran ini di seluruh negeri. Bekerja dengan negara-negara yang berpikiran sama, Inggris akan selalu membela hak atas kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan meminta pertanggungjawaban rezim yang menindas dan brutal ini.”
Selain mencoba untuk menghentikan pasokan senjata ke militer Myanmar, belum jelas apakah Inggris akan memberlakukan sanksi-sanksi lainnya terhadap rezim tersebut. Rezim junta Myanmar sendiri diyakini masih akan menguasai pemerintahan Myanmar dalam waktu yang tak singkat.
3. Kanada telah buat peraturan khusus untuk memberikan sanksi kepada militer Myanmar
Kanada diketahui telah mengeluarkan sebuah peratutan sebagai respons krisis kemanusiaan di Myanmar, berupa Peraturan Tindakan Ekonomi Khusus (Myanmar). Dilansir laman resmi Pemerintah Kanada, peraturan tersebut memberlakukan larangan pada orang-orang yang terdaftar pada transaksi apa pun atau secara efektif, pembekuan aset. Itu dilakukan dengan melarang orang-orang di Kanada dan orang Kanada di luar wilayahnya untuk terlibat dalam aktivitas apa pun.
Nama-nama orang pribadi yang ditambahkan dalam jadwal peraturan ini adalah sebagai berikut: Aung Hlaing Oo, Duduk Taing Aung, Aung Moe Myint, dan Htun Aung. Ada juga dua perusahaan yang masuk dalam daftar ini, yaitu Myanmar Chemical & Machinery Company Limited dan Yatanarpon Aviation Support Company Limited.
Juru kampanye Rohingya, Tun Khin, juga menyambut baik langkah-langkah baru dan mendesak negara-negara untuk lebih memperluas sanksi menurut laporan News7H.
“Memotong sumber pendapatan dan senjata ke militer sangat penting, jadi sanksi baru ini sangat disambut baik,” ungkap Tun Khin sebagai Presiden Organisasi Rohingya Myanmar Inggris Al Jazeera.
Dia mengatakan AS, Inggris, dan Kanada memiliki strategi yang tepat dalam memberikan sanksi kepada militer dan sekutunya, tetapi sanksi itu datang terlalu lambat. "Mereka perlu meningkatkan sanksi dan memperluas cakupan untuk memasukkan pendapatan gas dan bahan bakar penerbangan.”
