Jelang KTT ASEAN-AS, Menlu RI Telepon Utusan PBB untuk Myanmar
Jakarta, IDN Times - Pekan depan, Amerika Serikat (AS) akan menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN-AS, tepatnya pada 12-13 Mei 2022.
KTT ini menawarkan kesempatan pada Presiden AS Joe Biden untuk memetakan arah strategi multilateral baru yang lebih efektif, khususnya untuk mengatasi krisis politik yang memburuk di Myanmar.
1. Menlu Retno berkomunikasi dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar
Dalam unggahan Twitter terbarunya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengaku baru saja berkomunikasi dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer, pada Rabu (4/5/2022).
“Percakapan yang baik walau sebentar dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer. Kami mendiskusikan soal peran wanita, kerja sama untuk perdamaian dan keamanan terkait situasi di Myanmar,” demikian bunyi cuitan di akun Twitter @Menlu_RI
Namun, tak ada keterangan lebih lanjut terkait percakapan ini. Retno sendiri dijadwalkan akan menghadiri KTT ASEAN-AS di Washington DC, pekan depan.
2. Konsensus ASEAN terkait Myanmar
Pada 24 April lalu, tepat satu tahun sejak para pemimpin negara ASEAN, termasuk junta Myanmar Min Aung Hlaing, menyepakati Konsensus Lima Poin ASEAN, yang berupaya mengatasi krisis di Myanmar usai kudeta pada 1 Februari 2021.
Konsensus ini menyerukan diakhirinya kekerasan, dialog antara pihak-pihak yang difasilitasi oleh ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait.
Sebagai insiatif yang dipimpin ASEAN, konsensus ini secara luas didukung oleh Amerika Serikat, dengan tujuan membawa Myanmar kembali ke jalur demokratisasi. Dikutip dari laman Human Rights Watch, Jumat (6/5/2022), konsensus ini dinilai gagal mengatasi krisis politik di Myanmar.
“Negara ASEAN harus segera mengubah arah mereka untuk fokus melindungi hak dan kebebasan rakyat daripada membantu junta tetap berkuasa,” tulis HRW.
3. Kudeta Myanmar
Beberapa jam sebelum sidang parlemen Myanmar pada 1 Februari 2021, militer tiba-tiba menyerbu gedung legislatif dan mendeklarasikan telah mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sipil.
Militer juga mulai menangkap para pejabat termasuk pemimpin de facto Myanmar saat itu, Aung San Suu Kyi. Penangkapan Suu Kyi disebut karena Suu Kyi telah curang saat pemilu 2020.
Sejak kudeta tersebut, banyak kekerasan dan peperangan antara militer dan sipil di negara itu. Setelah satu tahun berlalu, Myanmar kini masih menghadapi krisis politik. Dilaporkan hampir 1.500 warga sipil tewas akibat bentrokan.
