Australia Pangkas Migrasi, Mahasiswa ASEAN Boleh Bawa Keluarga

Di bawah aturan baru yang diumumkan pemerintah, sebagian besar mahasiswa internasional serta pemegang visa lulusan tidak lagi diizinkan membawa anggota keluarga atau tanggungan ke Australia. Namun, larangan tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN dan kawasan Pasifik. Pengecualian terbatas lainnya juga diberikan bagi mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan jenjang doktoral.

Chief Executive Officer International Education Association of Australia (IEAA), Phil Honeywood, menerangkan bahwa dispensasi bagi kawasan tetangga ini merupakan bagian dari diplomasi regional. “Bagian dari kebijakan strategis regional pemerintah untuk memberikan pengaturan kebijakan yang mendukung bagi tetangga kita di kawasan,” ucap Honeywood seperti dilaporkan The Straits Times. Berdasarkan data pemerintah pada paruh pertama 2026, Australia telah menerbitkan 337.427 visa pelajar dengan 45.991 di antaranya dialokasikan untuk keluarga atau tanggungan.

Kebijakan anyar ini diperkirakan memberikan dampak signifikan bagi pemohon visa dari luar kawasan yang dikecualikan, terutama wilayah Asia Selatan. Dilansir The PIE News, lebih dari 70 persen visa tanggungan pelajar yang disetujui di luar negeri pada tahun fiskal lalu berasal dari Nepal, Bangladesh, Bhutan, India, dan Sri Lanka. Kendati demikian, pemerintah memastikan bahwa warga asing yang sudah memegang visa pelajar bersama keluarga di Australia tidak akan terdampak oleh aturan pembatasan ini.

Pemerintah Australia turut menindak praktik visa hopping, yakni tindakan mahasiswa internasional yang kerap berpindah program studi semata-mata demi memperpanjang izin tinggal. Aturan baru ini mewajibkan mahasiswa yang berpindah kursus untuk mengajukan visa baru, meskipun kepindahan tersebut terjadi di institusi yang sama atau pada tingkat kualifikasi yang setara. Mahasiswa juga hanya diizinkan mengambil program pendidikan baru jika jenjangnya meningkat dalam skala Australian Qualifications Framework, seperti melangkah dari program sarjana ke magister.

Menteri Urusan Dalam Negeri Australia Tony Burke menegaskan bahwa sistem pendidikan internasional tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan migrasi semata. “Anda bisa naik skala kualifikasi, tetapi hanya naik skala kualifikasi,” tegas Burke. Burke menambahkan bahwa pengetatan ini dirancang untuk menghentikan pendaftaran ke lembaga pendidikan bermasalah yang menawarkan biaya murah, presensi longgar, dan kesempatan bekerja, bukan belajar.

Selain menyasar sektor pendidikan, pemerintah Australia memperketat skema visa liburan kerja atau working holidaymaker. Kuota bagi pelancong kerja yang diizinkan tinggal untuk tahun kedua dipotong dari 57 ribu menjadi 45 ribu orang. Alokasi untuk perpanjangan tahun ketiga juga diturunkan secara drastis dari 31 ribu menjadi 5.000 orang per tahun dengan kuota yang ditentukan melalui sistem undian.

Dalam program visa pekerja terampil, pemerintah mengalihkan prioritas pada sektor-sektor strategis yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Bidang yang diutamakan meliputi pekerjaan konstruksi, pertanian, perikanan, pertambangan, dan tenaga pengajar. Penyesuaian ini diambil demi menjaga kebutuhan industri nasional meski angka pengangguran di Australia masih berada di kisaran rendah, yakni 4,5 persen.

Melalui paket kebijakan ini, pemerintah memproyeksikan penurunan angka migrasi bersih tahunan menjadi 245 ribu orang pada pertengahan 2026 hingga pertengahan 2027, serta berlanjut ke angka 225 ribu orang pada periode berikutnya. Angka migrasi neto luar negeri Australia saat ini tercatat sekitar 292 ribu orang, turun 47 persen dari lonjakan tertinggi pascapandemik pada 2023. Burke menyatakan pemotongan migrasi berlebihan—seperti yang diusulkan Partai One Nation—akan “merusak perekonomian” Australia, dan menegaskan pemerintah mendukung imigrasi tetapi menentang penyalahgunaan sistem.