Jakarta, IDN Times - Belgia pada Jumat (10/3/2023) mengumumkan larangan pejabat federal menggunakan aplikasi TikTok, mengikuti langkah negara-negara Barat.
Sejumlah pemerintah nasional di Eropa telah membatasi TikTok untuk pegawai pemerintah. Uni Eropa (UE) juga memerintahkan stafnya untuk menghapus aplikasi tersebut dari perangkat yang digunakan untuk kerja. Mereka khawatir bahwa China dapat menggunakan data pengguna yang sensitif untuk kepentingannya.
Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo, mengaku khawatir China memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengumpulkan data sensitif.
"Kita tidak boleh naif, TikTok adalah bisnis China yang saat ini wajib bekerja sama dengan dinas intelijen China. Itulah kenyataannya," kata De Croo dikutip RTE.
Larangan tersebut, sejauh ini hanya berlaku untuk para pejabat federal. Aplikasi TikTok tersebut masih tetap dapat dipasang di telepon pribadi para pegawai negeri, menteri, atau anggota parlemen.
TikTok merupakan aplikasi besutan perusahaan ByteDance China. Aplikasi tersebut telah berulangkali dituduh bisa bekerja sama dengan dinas intelijen Beijing yang dapat mengumpulkan data pribadi.
Namun, pemerintah China berulang kali membantah memiliki niatan seperti itu.
Larangan terbaru yang diberlakukan oleh Belgia didasarkan pada analisis risiko oleh badan intelijen negara. Laporan dikeluarkan untuk jangka waktu enam bulan, usai otoritas Belgia mengevaluasi kembali pedoman aplikasi tersebut.
"Itulah mengapa masuk akal untuk melarang penggunaan TikTok pada ponsel yang disediakan oleh pemerintah federal. Keamanan informasi kami harus diutamakan," tutur De Croo, dikutip dari US News.
TikTok adalah aplikasi berbagi video China yang sangat populer. Bahkan aplikasi tersebut telah mencapai jumlah pengunduhan 3 miliar, dengan 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya.
Untuk meredam kekhawatiran Barat, TikTok telah berusaha meyakinkan bakal mengelola data pengguna lewat pihak ketiga. Dilansir Politico, minggu ini perusahaan ByteDance menjanjikan perubahan pada kebijakan perlindungan data.
TikTok akan bekerja sama dengan perusahaan keamanan Eropa dari pihak ketiga untuk mengawasi dan memeriksa cara menangani data. Data pengguna di Eropa akan disimpan di dua pusat, yakni di Dublin dan di Norwegia. Kebijakan ini akan dimulai pada 2023 dan seterusnya.