Jakarta, IDN Times - Bentrokan antara aparat keamanan dan massa demonstran meletus di wilayah Kashmir, Pakistan, pada Selasa (14/7/2026). Insiden tersebut mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dari kedua belah pihak.
Peristiwa ini terjadi satu hari menjelang rencana aksi unjuk rasa besar-besaran oleh kelompok masyarakat setempat. Otoritas kini memperketat keamanan di sejumlah sektor dan menyiagakan personel tambahan di titik strategis guna mencegah bentrokan susulan.
Aksi kekerasan pecah di wilayah Tararkhal setelah massa memblokade jalur konvoi kendaraan aparat keamanan. Pengunjuk rasa dilaporkan melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang berpatroli di sektor Poonch.
Konfrontasi fisik tersebut mengakibatkan enam orang demonstran dan satu orang polisi meninggal dunia. Pihak berwenang menegaskan bahwa tindakan tegas yang diambil aparat merupakan langkah defensif di lapangan untuk melindungi diri.
"Polisi dan petugas keamanan merespons untuk membela diri," kata Komisaris Divisi Poonch, Waheed Khan.
Pertikaian terpisah menggunakan senjata api juga dilaporkan pecah di sekitar terminal bus wilayah Rawalakot. Insiden penembakan di tengah pemukiman warga sipil ini merenggut nyawa satu orang demonstran dan satu orang petugas keamanan.
Pemerintah daerah mengutuk aksi kelompok sipil tersebut karena dinilai membahayakan nyawa warga yang berada di sekitar lokasi kejadian.
"Pagi-pagi sekali di dekat Terminal Bus Rawalakot, kelompok bersenjata dari Komite Aksi Awami Bersama yang dilarang melepaskan tembakan di area sipil," kata Sekretaris Dalam Negeri Azad Kashmir, Chaudhry Guftar Hussain, dilansir Arab News.
Pasukan paramiliter Rangers segera dikerahkan ke lokasi untuk membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan operasi pengamanan dan menstabilkan situasi.
Ketegangan politik ini berakar dari sengketa alokasi 12 kursi legislatif regional yang dicadangkan bagi para pengungsi Jammu dan Kashmir. Para pengunjuk rasa menuntut agar aturan tersebut dihapus karena dianggap melemahkan representasi politik penduduk lokal.
Di sisi lain, penghapusan kuota kursi pengungsi dikhawatirkan dapat berdampak kurang baik terhadap posisi diplomasi negara di forum global seperti PBB.
"Sangat penting bagi kursi-kursi ini untuk tetap ada. Jika dihapus, posisi Pakistan untuk memperjuangkan status kenegaraan Kashmir di PBB akan melemah," kata jurnalis Abdul Jabbar Nasir.
Mahkamah Agung Azad Jammu dan Kashmir sendiri sebelumnya telah menetapkan bahwa alokasi kursi tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, perubahan sistem pemilu hanya dapat dilakukan melalui mekanisme amendemen konstitusi secara resmi.