Pakistan mendesak AS dan Iran menahan diri serta mematuhi nota kesepahaman Islamabad demi menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah yang kembali memanas akibat saling serang militer.
Serangan balasan antara AS dan Iran memicu kecaman dari Bahrain, Kuwait, dan Qatar yang menilai tindakan tersebut melanggar kedaulatan serta mengancam upaya diplomasi regional.
Proses mediasi AS-Iran dinilai sangat rapuh, dengan tekanan besar pada kedua pihak untuk lebih fleksibel agar dialog dan perdamaian tetap dapat dipertahankan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Pakistan mendesak Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk menahan diri setelah konflik kedua negara kembali memanas menyusul gelombang saling serang antara Washington dan Teheran. Islamabad memperingatkan bahwa eskalasi baru hanya akan memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah.

Pada Rabu (8/7/2026), Kementerian Luar Negeri Pakistan meminta seluruh pihak mematuhi komitmen dalam nota kesepahaman (MoU) Islamabad yang disepakati AS-Iran pada Juni lalu. Kesepakatan tersebut menjadi fondasi jangka panjang bagi terciptanya pemahaman, penghormatan, dan kemakmuran bersama di kawasan.

"Pakistan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat semakin merusak perdamaian dan stabilitas kawasan. Tidak ada alternatif selain keterlibatan berkelanjutan, dialog, dan diplomasi untuk mencapai tujuan bersama berupa perdamaian di kawasan," bunyi pernyataan Kementerian, dikutip dari Arab News.

Pakistan juga menegaskan tetap siap melanjutkan perannya sebagai mediator untuk membantu meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran. Mediator konflik AS-Iran itu juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang akan diuntungkan apabila konflik kembali berlanjut.

1. AS-Iran saling melancarkan serangan militer selama dua hari berturut-turut

AS kembali melancarkan gelombang serangan untuk hari kedua berturut-turut ke wilayah Iran pada Rabu. Operasi tersebut menghantam sekitar 90 target, termasuk instalasi radar pesisir, fasilitas penyimpanan rudal dan drone, serta sejumlah aset angkatan laut Teheran.

Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke sejumlah pangkalan militer Washington di Kuwait dan Bahrain, termasuk Camp Arifjan dan markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Juffair. Teheran juga mengirimkan drone ke arah sebuah lokasi di Qatar.

Sementara itu, di KTT NATO di Ankara, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa nota kesepahaman AS-Iran telah berakhir. Trump juga kembali mengancam akan memberlakukan blokade laut terhadap Teheran serta menargetkan Pulau Kharg, yang menjadi terminal ekspor minyak utama negara Timur Tengah tersebut.

2. Bahrain, Kuwait, dan Qatar kecam serangan yang menghantam negaranya

Sekjen Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Mohamed AlBudaiwi, mengatakan serangan terhadap Bahrain dan Kuwait telah merusak berbagai upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kawasan. Kuwait mengecam serangan terhadap wilayahnya dan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negaranya.

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dalam pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendesak seluruh pihak kembali menempuh jalur diplomasi serta melaksanakan sepenuhnya nota kesepahaman yang disepakati pada 17 Juni lalu. Doha juga mengecam serangan drone terhadap wilayahnya.

3. Proses mediasi AS-Iran kini berada di titik paling rapuh

Mantan diplomat Pakistan, Jauhar Saleem, menilai proses mediasi antara AS dan Iran kini berada di bawah tekanan berat sejak dimulai beberapa bulan lalu. Menurutnya, Teheran perlu menerima bahwa kelancaran pelayaran di Selat Hormuz merupakan kepentingan yang tidak dapat ditawar, sementara Washington juga harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memperburuk situasi.

"Prosesnya benar-benar tertekan saat ini, sangat rapuh. Kedua belah pihak perlu lebih fleksibel, dan tidak ada yang boleh terlalu memaksakan kehendaknya karena itu membahayakan seluruh proses. Sayangnya, bukan itu yang terjadi," kata Saleem, dilansir Al Jazeera.

"Kedua pihak tidak bisa mencapai perdamaian sendiri, tetapi para mediator juga memiliki keterbatasan. Pada akhirnya, proses ini membutuhkan kerja sama dari kedua pihak yang bertikai," tambahnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.