Bertemu Sekjen Guterres, Menlu Tata Dorong Dilakukan Reformasi DK PBB
- Menlu Arrmanatha Nasir mendorong reformasi PBB dan Dewan Keamanan agar lebih responsif, representatif, serta berorientasi solusi, bukan penggunaan veto.
- Indonesia menegaskan komitmen pada PBB melalui pasukan perdamaian, agenda keamanan-kemanusiaan-pembangunan, dukungan solusi dua negara Palestina, dan pencalonan anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.
- Sekjen António Guterres mendukung reformasi DK PBB, menilai komposisinya tak mencerminkan realitas dunia, serta memuji kontribusi hampir 2.000 personel perdamaian Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mendorong dilakukannya reformasi terhadap forum multilateral atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perubahan yang didorong dilakukan ke PBB bukan untuk melemahkan organisasi yang dibentuk pada 1945 itu. Justru, perubahan membuat organisasi multilateral itu sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.
Pernyataan itu disampaikan Arrmanatha dalam pembicaraan bilateral yang dilakukan dengan Sekretaris Jenderal António Guterres ketika berkunjung ke kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Kunjungan ke Kemlu menjadi agenda terakhir Guterres selama berada di Indonesia.
Diplomat senior yang akrab disapa Tata itu menjelaskan di dalam pembicaraan bilateral tersebut ada tiga pesan yang disampaikannya. Salah satu poinnya soal dorongan reformasi Dewan Keamanan di PBB.
"Pesan pertama yang saya sampaikan yaitu PBB dan reformasi multilateral tidak bisa dihindari. Reformasi bukan untuk melemahkan PBB tetapi membuatnya lebih sesuai bagi dunia untuk ditinggali hari ini dan di masa depan," ungkap Tata.
Sebagai anggota Dewan Auditor PBB, kata Tata, Indonesia sedang membantu PBB menjadi organisasi yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Apalagi Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 2029 hingga 2030.
"Kami akan mendorong dewan keamanan menjadi lebih berdampak, lebih mewakili dan memiliki tujuan tertentu," tutur mantan Duta Besar RI di PBB, New York.
Ia menggarisbawahi Dewan Keamanan seharusnya menjadi sebuah ruangan untuk mencari solusi. Bukan ruang untuk memveto kebijakan.
1. Indonesia tetap akan mendukung keberadaan PBB
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres (kiri) ketika menjabat tangan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (kanan) di kantor Kemlu, Jakarta Pusat. (Dok. Kementerian Luar Negeri) Lebih lanjut, pesan kedua yang disampaikan Tata kepada Sekjen Guterres yaitu komitmen Indonesia terhadap PBB tidak akan berubah. Bentuk komitmen dan dukungan Indonesia diwujudkan dengan tetap mengirim pasukan perdamaian ke sejumlah misi PBB, memberikan dukungan bagi PBB dan ikut menyusun agenda PBB dalam bidang keamanan, kemanusiaan dan pembangunan.
"Saya juga kembali menegaskan dukungan penuh bagi Palestina agar memperoleh perdamaian abadi lewat mekanisme solusi dua negara. Perdamaian tanpa keadilan bagi Palestina bukan lah sebuah perdamaian. Itu hanya sekedar jeda," kata Tata.
Sedangkan, pesan ketiga yang disampaikan Tata kepada Sekjen Guterres yakni multilateralisme tetap tidak bisa digantikan. Bagi Indonesia dan negara-negara selatan, multilateralisme bukan lagi sebuah pilihan.
"Itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tidak ada satu pun negara, mau sekuat apapun yang dapat menghadapi tantangan saat ini sendirian," tutur dia.
2. Sekjen Guterres sepakat melakukan reformasi Dewan Keamanan PBB
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir ketika mengantar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres meninggalkan Kementerian Luar Negeri. (Dok. Kemlu) Usulan agar dilakukan reformasi di Dewan Keamanan PBB ditanggapi positif oleh Sekjen Guterres. Ia pun berpandangan komposisi negara yang saat ini duduk sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan PBB tidak mewakili realita dunia saat ini. Saat ini negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB terdiri dari dua negara Eropa, satu negara Amerika Utara dan satu negara Asia.
"Apakah itu ada kaitannya dengan dunia saat ini? Apakah itu badan yang mewakili realitas dunia saat ini? Jelas tidak," kata Guterres.
Reformasi Dewan Keamanan, katanya, merupakan suatu keharusan bila ingin memiliki instrumen multilateral yang efektif di bidang perdamaian dan keamanan.
"Sayangnya terkadang kita melihat anggota tetap Dewan Keamanan sendiri memulai perang tanpa menghormati hukum internasional," ujarnya.
Meski Guterres tidak menyebut negara tetap anggota DK tersebut, namun jelas pernyataan itu ditujukan kepada Amerika Serikat (AS). Sebab, pada 28 Februari 2026, AS dan Israel secara sepihak melakukan serangan udara ke Iran. Akibatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan udara tersebut.
Selain itu, pada awal Januari 2026, Negeri Paman Sam juga melakukan operasi militer ke Venezuela. Hasilnya, AS berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Maduro ditangkap sepihak oleh pemerintahan Presiden Donald Trump lantaran dituduh telah memimpin kartel narkoba. Maduro juga didakwa terlibat dalam impor kokain dan penggunaan senjata berat yang ditujukan ke Negeri Paman Sam.
Itu sebabnya, kata Guterres, Indonesia merupakan suara yang penting dalam upaya untuk melakukan reformasi Dewan Keamanan di PBB.
3. Sekjen PBB puji partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres ketika menyampaikan pidato di kantor Kemlu, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi) Sekjen Guterres juga tak lupa memuji kontribusi Indonesia yang secara konsisten mengirimkan pasukan perdamaian PBB ke sejumlah negara. Total hampir 2.000 perempuan dan laki-laki yang bertugas di tujuh misi perdamaian PBB di seluruh dunia.
"Saya ingin berterima kasih kepada Indonesia karena menjadi salah satu tuan rumah pertemuan tingkat menteri PBB tentang pemeliharaan perdamaian tahun 2027 di Jakarta," ungkap Guterres.
Ia pun mengaku terkesan ketika melakukan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) PBB di Sentul. Hal ini menjadi jaminan bahwa pasukan penjaga perdamaian Indonesia akan menjadi pilar fundamentaal misi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia.
Ia juga sempat menyampaikan pesan di hadapan 180 pasukan penjaga perdamaian yang akan dikirim ke Republik Afrika Tengah. Pasukan penjaga perdamaian, kata Guterres, akan menghadapi lingkungan paling berbahaya di dunia sekaligus meredakan ketegangan, mengawasi penyaluran bantuan yang sangat penting, melindungi warga sipil, dan menciptakan ruang bagi solusi politik.
"Terima kasih atas komitmen Anda terhadap perdamaian. Saya datang ke sini hari ini untuk memberikan penghormatan kepada Anda atas keberanian Anda dalam menjalankan misi penting ini," katanya.
