BoP Bahas Rekonstruksi Gaza dengan Perusahaan Logistik UEA

21 Apr 2026, 19:21 WIB

Leo Manik

BoP Bahas Rekonstruksi Gaza dengan Perusahaan Logistik UEA

pemandangan reruntuhan di Gaza. (pixabay.com/hosnysalah)

Intinya Sih

BoP dan DP World dari UEA membahas kerja sama logistik untuk rekonstruksi Gaza, termasuk pengelolaan rantai pasokan, distribusi bantuan, serta keamanan jalur distribusi darat.
Wacana pembangunan pelabuhan baru dan zona perdagangan bebas di Gaza muncul guna mendukung proyek besar rekonstruksi yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp1,2 kuadriliun.
Meskipun ada gencatan senjata, Israel masih membatasi aliran bantuan ke Gaza sehingga banyak pasokan penting tertahan di perbatasan dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perwakilan dari Dewan Perdamaian Gaza (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), DP World. Kedua pihak dilaporkan membahas prospek kemitraan untuk mengelola rantai pasokan dan berbagai proyek infrastruktur di Jalur Gaza.

Pembicaraan ini mencakup pengaturan distribusi bantuan kemanusiaan serta aliran barang komersial harian menuju wilayah tersebut. Sistem logistik yang diusulkan nantinya akan menangani urusan tata kelola pergudangan, pelacakan kargo modern, hingga keamanan jalur distribusi darat.

1. Muncul wacana pelabuhan baru dan zona perdagangan bebas di Gaza

dermaga sementara buatan AS di Gaza (U.S. Army photo by Spc. Riley Anfinson, Public domain, via Wikimedia Commons)

Laporan surat kabar Financial Times oada Selasa(21/4/2026) membeberkan wacana pembangunan pelabuhan baru di pesisir Jalur Gaza atau wilayah Mesir yang berdekatan. Pelabuhan ini ditujukan untuk mendukung pembentukan zona perdagangan bebas di wilayah tersebut.

Sistem penyeberangan yang beroperasi saat ini dinilai tidak sanggup melayani proyek konstruksi berskala besar. Operasi pengiriman material logistik kelas berat membutuhkan ketersediaan jalur masuk yang lebih luas dan efisien.

"Anda tidak bisa membangun ulang Gaza seperti dalam visi mereka hanya dengan 1.500 truk setiap pekan. Anda jelas membutuhkan jalur masuk yang lebih besar, efisien, dan minim birokrasi," ungkap seorang sumber anonim, melansir Financial Times.

Pihak DP World dan Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Selain untuk rekonstruksi, BoP yang dibentuk oleh Trump sejak September lalu juga bertugas untuk mengawal gencatan senjata.

2. Rekonstruksi Gaza memerlukan biaya hingga Rp1,2 kuadriliun

pemandangan Jalur Gaza (unsplash.com/Mohammed Ibrahim)

Berbagai lembaga keuangan global memperkirakan biaya rehabilitasi di Jalur Gaza akan menelan dana fantastis hingga 70 miliar dolar AS (sekitar Rp1,2 kuadriliun). Konflik yang berlangsung selama dua tahun terakhir telah menyebabkan kerusakan masif di wilayah tersebut.

Perang diperkirakan telah melenyapkan hingga empat perlima dari total bangunan yang ada di Gaza. Infrastruktur yang rusak termasuk fasilitas rumah sakit, jaringan jalan raya utama, serta pembangkit energi.

Rencana rekonstruksi juga masih dibayang-bayangi masalah keamanan. Hingga kini, Israel masih belum menarik pasukannya dari wilayah Gaza. Sementara itu, Hamas juga menolak untuk melucuti senjata.

3. Israel masih cekik aliran bantuan ke Gaza

truk membawa bantuan ke Gaza melalui penyeberangan Zikim (U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Malcolm Cohens-Ashley, Public domain, via Wikimedia Commons)

Meskipun ada gencatan senjata, krisis bantuan kemanusiaan masih menyusahkan kehidupan warga Gaza. Berbagai organisasi kemanusiaan asing mengaku kesulitan masuk untuk menyalurkan pasokan pangan dan perlengkapan medis.

Sebelumnya, pemerintah Israel sempat mengeluarkan larangan operasi terhadap puluhan kelompok bantuan sipil dengan alasan keamanan. Mahkamah Agung Israel telah menangguhkan aturan, tetapi kondisi di lapangan dilaporkan masih sulit.

Militer Israel masih menolak masuknya pekerja staf asing maupun pengiriman berbagai material yang dianggap memiliki fungsi ganda. Para penduduk sipil pada akhirnya terpaksa membeli barang komersial dengan harga mahal di tengah himpitan ekonomi akibat perang.

"Ada berton-ton pasokan yang tertahan di perbatasan Mesir dan Yordania. Kami terus mencurahkan energi besar demi membebaskan pasokan penting tersebut," tutur Direktur Dewan Pengungsi Denmark untuk wilayah Palestina, Alan Moseley, dilansirThe New Arab.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.