Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi telegram (unsplash.com/Christian Wiediger)
  • Pemerintah Yordania memblokir total Telegram sejak 16 November 2026 untuk mencegah penyebaran ekstremisme, radikalisasi, pemerasan, ancaman, dan konten ilegal siber.
  • Kebijakan ini muncul setelah serangan di Gereja Santo George, Karak, menewaskan sembilan orang; tiga pelaku dijatuhi hukuman mati atas dakwaan terorisme.
  • Pemblokiran Telegram menambah rekam jejak pembatasan digital Yordania, yang sebelumnya memblokir TikTok, membatasi Facebook Live, dan menutup belasan situs berita lokal.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Yordania resmi memblokir aplikasi media sosial dan perpesanan Telegram di seluruh wilayahnya pada Senin (16/11/2026). Direktorat Keamanan Publik (PSD) menyatakan langkah ini murni diambil demi menjaga keamanan nasional, khususnya untuk mencegah penyebaran ajaran ekstrem, radikalisasi, serta kejahatan siber.

Kebijakan ini diumumkan sehari setelah pengadilan setempat menjatuhkan hukuman mati kepada tiga pelaku serangan teror di sebuah gereja di Provinsi Karak pada akhir Oktober lalu. Di waktu yang berdekatan, pemerintah Irak juga mengumumkan pemblokiran Telegram secara nasional dengan alasan keamanan yang serupa.

1. Yordania blokir total Telegram untuk cegah penyebaran konten radikal

ilustrasi logo Telegram (magnific.com/mamewmy)

Direktorat Keamanan Publik Yordania menegaskan bahwa pemblokiran Telegram bertujuan melindungi warga dari berbagai ancaman digital. Saat ini, aplikasi tersebut telah diblokir sepenuhnya sehingga tidak bisa diakses sama sekali oleh pengguna internet di seluruh Yordania.

"Pendekatan ini bertujuan menjaga masyarakat dari ancaman bahaya, termasuk upaya penyebaran paham ekstrem dan radikal yang mengancam keamanan masyarakat serta kepentingan nasional, sesuai peraturan yang berlaku," jelas PSD dalam pernyataan resminya, dilansir Daily Sabah.

Pembatasan ini juga ditujukan untuk menghentikan kasus pemerasan, ancaman, dan penyebaran konten ilegal di dunia maya.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat menggunakan internet. Masyarakat diminta menghindari tautan dari sumber tidak dikenal, segera melaporkan konten terlarang melalui saluran resmi, dan mengawasi tontonan daring anak-anak memakai fitur kontrol orang tua. Hingga kini, otoritas belum memastikan batas waktu berlakunya pemblokiran tersebut.

2. Rentetan aksi teror di Yordania yang memicu pengetatan keamanan

ilustrasi telegram (freepik.com/freepik

Pengetatan akses internet ini berbarengan dengan rentetan insiden keamanan di Yordania. Puncaknya adalah penembakan di Gereja Ortodoks Yunani Santo George di Provinsi Karak pada 23 Oktober 2026 yang menewaskan sembilan orang dan melukai lebih dari 30 warga lainnya.

Tiga hari setelah peristiwa tersebut, aparat menangkap tiga pelaku penganut ideologi Islam garis keras. Pengadilan Keamanan Negara kemudian menjatuhkan hukuman gantung kepada ketiganya pada Minggu (15/11/2026) atas dakwaan terorisme, permufakatan jahat, dan kepemilikan senjata ilegal.

Sebagai balasan, militer Yordania melancarkan serangan udara ke markas ISIS di Suriah pada 26 Oktober 2026. Serangan itu menewaskan sekitar 20 militan dan menghancurkan gudang senjata mereka, meski sempat memicu teguran diplomatik karena menewaskan tujuh warga sipil. Keamanan dalam negeri juga semakin diperketat menyusul penusukan yang menewaskan aparat bernama Kopral Jawad Ali di luar Kedutaan Besar Sri Lanka di Amman pada awal November lalu.

3. Rekam jejak pembatasan platform digital di Yordania

ilustrasi logo Telegram (unsplash.com/Dima Solomin)

Telegram tercatat digunakan oleh puluhan juta orang atau hampir 10 persen dari total populasi di Timur Tengah. Namun, layanan pesan ini kerap disorot karena sering dimanfaatkan kelompok militan ekstremis untuk mengeluarkan pernyataan resmi dan menyebarkan propaganda secara bebas.

Pendiri Telegram, Pavel Durov, sebelumnya juga menghadapi masalah hukum di sejumlah negara. Pada Juli 2026, pemerintah Rusia menuduh aplikasinya memfasilitasi aksi terorisme karena diduga digunakan intelijen asing. Durov membantah tudingan tersebut dan menegaskan pihaknya sudah melampaui standar dalam memoderasi konten serta selalu bekerja sama dengan aparat untuk memerangi kejahatan siber.

Bagi Yordania, pemblokiran Telegram menambah panjang rekam jejak pembatasan akses digital di negaranya. Sebelumnya, Yordania telah memblokir aplikasi TikTok sejak akhir 2022 akibat maraknya protes kenaikan harga bahan bakar, membatasi fitur siaran langsung Facebook pada pertengahan 2020 saat demonstrasi serikat guru, serta memblokir belasan situs berita lokal pada pertengahan 2025.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More