China Desak Uni Eropa Tak Ikut Campur Isu Laut China Selatan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China memberikan tanggapan keras terhadap reaksi pihak Eropa mengenai wilayah sengketa maritim. Beijing menegaskan bahwa Uni Eropa tidak memiliki hak hukum maupun historis dalam klaim kedaulatan tersebut.

"Eropa bukan merupakan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak mengomentari kedaulatan wilayah serta hak dan kepentingan maritim China yang sah di Laut China Selatan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

Pemerintah China menilai keterlibatan aktif negara-negara Eropa didasarkan pada intensi politik yang merugikan hubungan bilateral kedua pihak. Tindakan tersebut dianggap memutarbalikkan fakta lapangan dan menyudutkan posisi hukum Beijing.

"Pernyataan-pernyataan ini memutarbalikkan fakta dan secara jahat memfitnah China, sehingga kami sangat menyesalkan dan menentang keras hal tersebut," tambah Lin Jian, dilansir dari Xinhua.

Beijing juga meminta para pemimpin Eropa menahan diri untuk tidak memberikan dukungan terhadap keputusan pengadilan arbitrase masa lalu yang dinilai tidak sah. Hal ini diperlukan demi menjaga iklim kerja sama yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

"Kami mendesak pihak Uni Eropa untuk bertindak bijaksana, berhenti mendukung keputusan ilegal tersebut, dan tidak memengaruhi hubungan serta kerja sama China-Uni Eropa," tegas Lin Jian, dilansir dari Global Times.

Menindaklanjuti ketegangan diplomatik ini, Kementerian Luar Negeri China memanggil sejumlah diplomat tinggi Eropa di Beijing. Langkah tersebut menjadi sinyal ketegasan pemerintah dalam melindungi kedaulatan wilayahnya dari intervensi luar.

"Kepala Departemen Urusan Eropa dari Kementerian Luar Negeri China telah mengajukan protes keras kepada kepala perwakilan diplomatik dari negara-negara terkait dan delegasi Uni Eropa untuk China," jelas Lin Jian.

Pemerintah China turut mengkritik negara-negara Eropa yang dianggap menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum internasional. Ketidakkonsistenan sikap tersebut dinilai dapat mengikis rasa saling percaya dalam kemitraan di masa mendatang.

"Beberapa negara Eropa perlu diingatkan bahwa menerapkan standar ganda secara terang-terangan pada isu-isu hukum internasional hanya akan mengikis kredibilitas mereka sendiri di panggung internasional," tutur Lin Jian.

Sementara itu, pengamat akademis menilai sengketa hukum di perairan tersebut sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen geopolitik oleh pihak Barat. Putusan arbitrase dianggap sengaja terus digaungkan untuk menekan pengaruh maritim China di kawasan Asia.

"Arbitrase Laut China Selatan telah menjadi alat politik utama bagi negara-negara tertentu untuk membesar-besarkan masalah ini dan mencampuri urusan regional," kata Peneliti Tianjin Academy of Social Sciences, Liu Shuliang, dilansir dari China Daily.

Di sisi lain, blok negara Barat bersama sejumlah mitranya merilis pernyataan bersama yang bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun hasil arbitrase perairan tersebut. Koalisi ini menegaskan komitmen mereka untuk menolak segala bentuk tindakan pemaksaan di wilayah laut internasional.

"Kami menegaskan kembali keputusan Pengadilan Arbitrase bahwa tidak ada dasar hukum bagi klaim maritim China yang ekspansif di Laut China Selatan, termasuk yang didasarkan pada hak bersejarah," tulis pernyataan bersama negara-negara koalisi.

Pihak Uni Eropa secara independen turut menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Mereka mendesak agar semua pihak menaati putusan hukum demi menjaga ketertiban navigasi global.

"Keputusan Arbitrase 2016, yang diadopsi oleh pengadilan arbitrase yang independen dan tidak memihak sesuai dengan UNCLOS, adalah final dan mengikat secara hukum bagi para pihak dalam persidangan," ungkap Perwakilan Tinggi Uni Eropa.

Selain negara-negara Barat, India juga menyuarakan dukungan terhadap penyelesaian sengketa berbasis aturan internasional yang damai. Dukungan internasional ini memperlihatkan adanya kesepakatan global mengenai urgensi stabilitas maritim.

"Kami menegaskan kembali bahwa sengketa maritim harus diselesaikan secara damai sesuai dengan UNCLOS, dan menegaskan kembali bahwa keputusan yang dikeluarkan sepuluh tahun lalu oleh Pengadilan Arbitrase adalah tonggak penting," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal.