China Jadi Debt Collector Terbesar di Dunia

Proyek BRI telah dimulai sekitar satu dekade yang lalu, dimulai pada 2013. Perjanjian dengan negara-negara yang ikut mendukung proyek infrastruktur global tersebut diresmikan oleh Presiden China Xi Jinping.

Dilansir AFP, dekade pertama proyek itu, Beijing menggelontorkan pinjaman dalam jumlah besar untuk mendanai pembangunan jembatan, pelabuhan dan jalan raya. Ini khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

AidData, lembaga pengawas pembiayaan pembangunan global, menjelaskan lebih dari separuh pinjaman itu telah memasuki pembayaran pokok.

"Beijing sedang menjalankan peran yang asing dan tidak nyaman (yakni) sebagai debt collector resmi terbesar di dunia," kata AidData.

"Total utang yang belum dibayar, termasuk pokok tetapi tidak termasuk bunga, dari peminjam di negara berkembang ke China setidaknya 1,1 triliun dolar (Rp17.207 triliun)," tambahnya.

Melalui proyek BRI, Beijing mendanai hampir 21 ribu proyek di 165 negara antara tahun 2000 dan 2001. Saat ini, China telah memberi bantuan dan kredit sekitar 80 miliar dolar (Rp1.251 triliun) per tahun. Amerika Serikat (AS) hanya memberikan 60 miliar dolar (Rp938,5 triliun) per tahun.

Dilansir The Guardian, para peneliti menemukan, seiring meningkatnya utang, jumlah proyek yang ditangguhkan atau dibatalkan juga meningkat. Tingginya pinjaman yang ditujukan kepada negara berada atau berisiko kesulitan keuangan, membuat Beijing kian khawatir terhadap risiko gagal bayar.

Untuk memitigasi risiko gagal bayar, China mengeluarkan sejumlah kebijakan, termasuk mengurangi pinjaman untuk proyek infrastruktur sambil terus meningkatkan pinjaman darurat.

Selain itu, bank-bank yang didukung Beijing juga telah mencari cara menghadapi risiko dengan meningkatkan denda atas keterlambatan pembayaran. Bahkan penalti keterlambatan pembayaran naik dari 3 persen menjadi 8,7 persen.

Ambisi China memberikan pembiayaan luar negeri telah menebarkan pengaruh di seluruh negara berkembang. Tapi di sisi lain, ada kritik dari negara-negara Barat dan penerima bantuan, bahwa proyek infrastruktur yang didanai Beijing membebani mereka dengan utang yang tidak mampu dibayar.

Dilansir France24, ini membuat reputasi China rusak dengan tingkat persetujuan publik terhadap Beijing turun dari 56 persen pada 2019, menjadi 40 persen pada 2021.

Namun, China belajar dari kesalahan dan menjadi manajer krisis yang semakin mahir. Mereka berupaya mengurangi risiko BRI dengan praktik pemberian pinjaman lebih sesuai standar internasional.

"China tidak akan berdiam diri dan menyaksikan inisiatif infrastruktur global andalan mereka gagal dan musnah. Mereka menerapkan serangkaian perlindungan pembayaran pinjaman, yang dirancang untuk mendukung inisiatif Belt and Road di masa depan," kata Bradley Parks, salah satu penulis di AidData.