China Kritik Jepang dan Uni Eropa di Sidang DK PBB, Soal Apa?

Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Ayano Kunimitsu, menyampaikan pandangan pemerintahnya mengenai kondisi keamanan di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Ia menekankan bahwa Jepang menolak segala bentuk upaya yang bertujuan mengubah keadaan melalui tekanan serta tindakan yang dapat menghalangi kebebasan pelayaran maupun penerbangan internasional.

Kunimitsu menegaskan pentingnya menjaga jalur pelayaran agar tetap aman bagi semua pihak sesuai dengan aturan internasional. Ia meminta seluruh negara untuk menghormati Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 sebagai kerangka hukum yang berlaku dalam pengaturan wilayah laut.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Delegasi Uni Eropa untuk PBB, Stavros Lambrinidis, menyoroti adanya tantangan terhadap rute perdagangan penting di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa kondisi saat ini memengaruhi tatanan internasional yang berbasis aturan. Meski tidak menyebut nama negara tertentu secara langsung, kedua pihak meminta agar setiap perselisihan diselesaikan secara damai sesuai hukum internasional.

Merespons pandangan tersebut, Wakil Tetap Luar Biasa China untuk PBB, Sun Lei, menyatakan bahwa kondisi di wilayah perairan tersebut sebenarnya masih stabil. Menurutnya, wilayah itu tetap menjadi salah satu jalur pelayaran yang paling bebas dan aman untuk digunakan oleh berbagai negara di dunia.

Sun Lei meminta perwakilan Jepang dan Uni Eropa untuk lebih objektif dalam mengeluarkan pernyataan. Ia menganggap tuduhan mengenai penghalangan kebebasan navigasi oleh pihak China tidak memiliki dasar yang kuat dan dipandang sebagai upaya untuk memberikan citra negatif terhadap negaranya di forum internasional.

"Kenyataannya, kondisi di Laut China Timur dan Selatan secara keseluruhan tetap stabil. Wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran paling bebas di dunia," kata Sun Lei, dilansir Channel News Asia.

Dalam pertemuan tersebut, Sun Lei juga menyinggung tindakan Jepang yang mengirimkan kapal perang ke Selat Taiwan baru-baru ini. Ia menilai langkah tersebut dapat memicu ketegangan baru dan memberikan pesan yang keliru terkait situasi politik di wilayah Taiwan.

China juga menyoroti perubahan arah kebijakan keamanan Jepang yang dinilai cenderung lebih ofensif. Sun Lei merujuk pada beberapa langkah seperti peningkatan anggaran militer, penempatan sistem rudal, serta pelonggaran aturan ekspor senjata sebagai tanda penguatan kekuatan militer Jepang secara signifikan.

Langkah kapal perusak Jepang, JS Ikazuchi, yang melintasi Selat Taiwan bulan ini disebut oleh pihak China sebagai tindakan yang perlu mendapat perhatian serius. China memperingatkan bahwa perubahan kebijakan keamanan Jepang ini berpotensi memberikan dampak pada hubungan bilateral antara kedua negara di masa depan.