China Kritik Veto Amerika Serikat Tolak Palestina di PBB

20 Apr 2024, 07:17 WIB

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian (https://www.fmprc.gov.cn/)

Jakarta, IDN Times - China melayangkan kritik kepada Amerika Serikat usai menggunakan veto dalam menolak keanggotaan Palestina di PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan veto AS dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB telah menghancurkan impian rakyat Palestina.

"Veto AS lagi-lagi menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dan menghancurkan impian rakyat Palestina yang telah bertahan selama puluhan tahun. Sejarah dan masyarakat dunia tidak akan melupakan tindakan tidak masuk akal ini," kata Lin, dikutip dari ANTARA, Sabtu (20/4/2024).

Lin menyatakan masyarakat Palestina sudah lama ingin negaranya diakui secara utuh. Masuk ke PBB, dijelaskannya, akan menjadi momen penting buat Palestina demi mencapai hal tersebut

"Palestina yang merdeka telah menjadi impian lama bagi warganya. Keanggotaan penuh PBB untuk Palestina merupakan langkah penting dalam proses bersejarah ini,” tambah dia.

1. China dukung keanggotaan penuh Palestina di PBB

Papan nama negara Palestina di PBB. (dok. UN News)

Lin kembal menegaskan bahwa China mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB dan bakal terus bekerja sama untuk mengakhiri pertempuran di Gaza, meringankan bencana kemanusiaan serta menerapkan two state solution.

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi soal keanggotaan tetap Palestina di PBB. Pemungutan suara di DK PBB yang digelar tadi malam, diveto lagi oleh AS.

Untuk mencapai resolusi ini, setidaknya sembilan suara dibutuhkan dan tidak ada veto dari negara Anggota Tetap DK PBB yaitu AS, China, Prancis, Rusia, atau Inggris.

Dalam pemungutan suara ini, 12 negara mendukung, dua negara abstain yaitu Inggris dan Swiss, serta satu negara menolak yaitu AS.

2. AS mendukung two state solution

Suasana pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. (dok. X @UN)

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, berdalih pihaknya mendukung solusi dua negara atau two state solution. Pemungutan suara di PBB ini seharusnya tidak terjadi.

"Soal Palestina harusnya dirundingkan langsung antarpihak. Bukan pemungutan suara," kata Wood.

Palestina saat ini berstatus negara pengamat non-anggota, yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012 lalu. Namun, permintaan Palestina untuk menjadi anggota tetap harus disetujui DK PBB dan setidaknya harus disetujui oleh dua pertiga dari anggota Majelis Umum PBB.

3. Indonesia kecewa AS gunakan vetonya lagi di DK PBB

Menlu Retno Marsudi hadiri acara di PWI ada Kamis (1/3/2024). (IDN Times/Fauzan)

Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB.

"Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB," begitu pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI, kemarin.

"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," lanjutnya.