Menolak Diajak AS Bahas Perlucutan Nuklir, China: Itu Tak Adil!
- China menolak ajakan AS untuk bergabung dalam negosiasi perlucutan nuklir, dengan alasan kekuatan nuklirnya jauh lebih kecil dibandingkan AS dan Rusia.
- Data SIPRI Januari 2026 mencatat China memiliki sekitar 620 hulu ledak, sementara AS 5.042 dan Rusia 5.420, yang menguasai sekitar 86 persen persenjataan nuklir dunia.
- Trump mengklaim berdialog dengan China dan Rusia soal denuklirisasi, di tengah berakhirnya perjanjian START serta meningkatnya kekhawatiran keamanan dan melemahnya kontrol senjata global.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah China menolak ajakan bergabung dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim sedang berkonsultasi dengan Beijing dan Moskow. Seperti dilaporkan Anadolu Agency pada Jumat (16/10/2026), pihak Beijing menilai permintaan dari Washington tersebut tidak adil dan tidak wajar. Media pemerintah Global Times turut mengutip pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning yang menegaskan adanya ketimpangan skala kekuatan senjata antarnegara.
Ning menegaskan bahwa pasukan nuklir negaranya berada pada skala yang sama sekali berbeda dari AS dan Rusia. Ia menjelaskan bahwa Beijing sudah berulang kali menyampaikan posisi resminya terkait isu ini. Menurutnya, AS sebagai pemilik persenjataan nuklir yang masif memiliki tanggung jawab khusus dan utama untuk memimpin perlucutan senjata sesuai konsensus internasional.
1. Ketimpangan jumlah hulu ledak senjata nuklir
ilustrasi rudal (pexels.com/Aseem Borkar) Sikap keras Beijing dipicu oleh perbedaan jumlah kepemilikan senjata nuklir yang sangat signifikan antarnegara superpower. Data Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) per Januari 2026 mencatat China diperkirakan memiliki 620 hulu ledak, sedangkan AS mengantongi 5.042 dan Rusia memimpin dengan 5.420 hulu ledak.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Washington dan Moskow menguasai sekitar 86 persen dari total persenjataan nuklir dunia. Posisi ini menempatkan Rusia sebagai pemilik armada nuklir terbesar, diikuti oleh AS di urutan kedua, dan China di peringkat ketiga. Ketimpangan jumlah pasokan inilah yang menjadi alasan utama Beijing enggan duduk di meja perundingan.
2. Pembicaraan Trump dengan Rusia dan China
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (The White House from Washington, DC, public domain, via Wikimedia Commons) Rencana perlucutan senjata ini pertama kali mencuat setelah Trump mengklaim telah memulai dialog bersama perwakilan Beijing dan Moskow. Dalam wawancara bersama Newsmax, ia mengaku sudah berdiskusi langsung dengan Presiden China Xi Jinping mengenai isu denuklirisasi meski tanpa membeberkan rincian hasilnya. Trump menyebut pihak Beijing memang belum bersedia melucuti senjatanya, tetapi proses pembicaraan dipastikan akan terus berlanjut.
Pernyataan senada disampaikan Al Jazeera saat mengutip keterangan resmi Trump pada Kamis (15/10/2026). Ia memprediksi kapasitas nuklir China bakal menyusul AS dalam rentang waktu lima tahun ke depan.
“Semuanya memalukan karena saya ingin melakukan denuklirisasi jika memungkinkan. Kami sebenarnya sedang membicarakannya dengan Rusia, dan kami sedang membicarakannya dengan China tentang denuklirisasi itu,” katanya, dikutip Al Jazeera.
3. Berakhirnya perjanjian dan respons keamanan Eropa
ilustrasi peta Eropa (pexels.com/Lara Jameson) Langkah diplomasi AS bergeser setelah Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START) yang membatasi armada nuklir antara Washington dan Moskow resmi berakhir. Sebulan pasca berakhirnya kesepakatan tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung mengumumkan Inisiatif Pencegahan Maju guna merespons gertakan nuklir Rusia pada konflik Ukraina. Langkah defensif ini diambil karena dinamika keamanan di kawasan Eropa dinilai kian mengkhawatirkan.
Ekalasi ini memicu sorotan tajam dari mantan Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans terkait makin melemahnya kontrol senjata global. Evans menilai masyarakat dunia sudah berada dalam tingkat kepuasan diri yang mengkhawatirkan terhadap ancaman perang nuklir. Ia menyoroti fakta bahwa hampir seluruh perjanjian besar pengendalian senjata nuklir saat ini dalam kondisi mati, sekarat, atau kritis, yang berdampak pada terkikisnya tabu atas ancaman penggunaan senjata pemusnah massal.
