Hakim Batalkan Surat Suara California Soal Taksi Online
Ilustrasi palu pengadilan. (Pixabay.com/VBlock)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
California, IDN Times - Seorang hakim pada hari Jumat, 20 Agustus 2021, waktu setempat memutuskan untuk membatalkan surat suara California mengenai taksi online dan layanan pengiriman berbasis aplikasi. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Alameda, Frank Roesch, mengatakan bahwa Proposisi 22 bersifat tidak konstitusional.
Bagaimana awal ceritanya?
1. Roesch sendiri mengatakan jalan untuk amandemen bertentangan dengan konstitusi negara
Seorang supir taksi online membawa tulisan 'Proposisi 22' di mana seorang hakim membatalkan kebijakan tersebut lantaran dianggap tidak konstitusional. (Twitter.com/Gizmodo)Dilansir dari The Guardian, seorang hakim telah membatalkan surat suara California yang mengecualikan taksi online (seperti Uber) serta pengiriman berbasis aplikasi lainnya dari undang-undang negara bagian yang mengharuskan pengemudi dikategorikan sebagai karyawan yang memenuhi syarat memperoleh tunjangan dan perlindungan pekerjaan.
Dalam putusan tersebut, Roesch menyatakan bahwa Proposisi 22 tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan beberapa bagian dari tindakan tersebut tidak konstitusional di bawah hukum Negara Bagian California.
Mereka termasuk bagian yang membutuhkan tujuh-perdelapan supermayoritas legislatif untuk mengubah tindakan tersebut, yang menentang kekuatan amandemen legisatif di bawah konstitusi negara bagian.
Roesch mengatakan bahwa jalan untuk aman demen bertentangan dengan konstitusi negara, yang melembagakan ambang batas yang sulit hingga dikatakan hampir mustahil.
Di California, tindakan pemungutan suara dilakukan terbatas pada satu subjek serta ketentuan dalam tindakan harus terkait. Hakim menemukan bahwa tindakan yang diajukan saat itu bulan November 2020 lalu melampaui persyaratan itu.
Ketika itu juga, Proposisi 22 mendapatkan dukungan suara sebanyak 59 persen berbanding 41 persen.
2. Pihak Uber menilai keputusan itu mengabaikan suara mayoritas di California
Suasana di sekitar salah satu wilayah yang berada di Negara Bagian California, Amerika Serikat. (Pixabay.com/derwiki)Perusahaan Uber langsung mengkritik keputusan tersebut dan mengatakan akan mengajukan banding. Menurut juru bicara Uber, Noah Edwardsen, keputusan ini telah mengabaikan keinginan mayoritas pemilih di California serta menentang logika dan hukum.
Editor’s picks
Ia menambahkan sementara itu, Proposisi 22 tetap berlaku, termasuk semua perlindungan dan manfaat yang diberikan kepada pekerja independen di seluruh negara bagian.
Langkah yang diperebutkan dengan panas, didorong oleh kampanye 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp2,88 triliun yang dilakukan oleh perusahaan seperti Uber, Lyft, dan DoorDash, mengikuti undang-undang negara bagian tahun 2019 lalu yang mendefinisikan pengemudi Uber dan Lyft sebagai karyawan.
Perusahaan dan sesama aplikasi memasang pertahanan yang kuat dengan alasan persyaratan pekerjaan akan menghambat fleksibilitas yang mereka tawarkan kepada para pengemudi serta bahwa sebagian besar pengemudi tidak ingin menjadi karyawan.
Proposisi 22 menciptakan serangkaian manfaat terbatas seperti jaminan penghasilan dan tunjangan perawatan kesehatan, tetapi bukan perlindungan pekerjaan yang umum di bawah undang-undang negara bagian.
Baca Juga: Dixie Fire, Bencana Kebakaran Terbesar Ketiga di California
3. Keputusan itu berasal dari gugatan yang diajukan bulan Januari 2021 lalu
Ilustrasi pembuatan gugatan hukum. (Pixabay.com/advogadoaguilar)Keputusan itu diambil dari gugatan yang awalnya diajukan pada bulan Januari 2021 lalu di Mahkamah Agung California oleh serikat pekerja Service Employee International Union (SEIU), tiga pengemudi ridehail dan satu pelanggan ridehail, berusaha untuk membatalkan Proposisi 22 sebelum diajukan kembali ke pengadilan yang lebih rendah.
Presiden SEIU, Bob Schoonover, dalam sebuah pernyataan menjelaskan putusan itu tidak bisa lebih jelas, dengan inisiatif pemungutan suara yang didanai industri berbasis aplikasi tidak konstitusional dan oleh karena itu tidak dapat diterapkan.
Ia menambahkan mereka mencoba untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan merusak demokrasi dan konstitusi negara. Selama 2 tahun terakhir, pengemudi mengatakan bahwa demokrasi tidak dapat dibeli dan keputusan itu menunjukkan bahwa mereka benar.
Seorang ahli hukum di University of California, Prof. Veena Dubal, yang juga atas nama pemohon, mengatakan perusahaan-perusahaan itu salah dalam mencoba untuk sepenuhnya mengambil hak legislatif serta kotamadya untuk melakukan apa pun atas nama pekerja serta mencoba mengeluarkan pekerja dari skema kompensasi pekerja negara.
Begitu juga halnya dengan ahli hukum lainnya dari Stanford University, Prof. William Gould, yang juga menulis atas nama para pemohon, mengatakan metodis hakim akan sulit untuk dipertahankan.
Menurutnya, perusahaan berbasis aplikasi menghadapi jalan terjal di depan yang berpotensi membentang di luar Pengadilan Tinggi.
Baca Juga: California Umumkan Cara Pembayaran Tunjangan Pengangguran
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
