Di Uni Eropa, Menlu Retno Serukan Setop Diskriminasi Kelapa Sawit
Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, membeberkan hasil ASEAN-Europe Union Ministerial Meeting ke-24 di Brussel, Belgia. Poin utama pada pertemuan tersebut adalah ASEAN dan Uni Eropa (UE) harus memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan keamanan.
“ASEAN-UE harus menjadi mitra untuk kemakmuran. Semua data menunjukkan bahwa UE adalah salah satu mitra penting ASEAN. Dengan lebih dari 650 juta penduduk, ASEAN juga merupakan mitra penting bagi UE. Karakter ekonomi ASEAN dan UE adalah saling melengkapi,” kata Retno dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2024).
1. Serukan UE setop diskriminasi terhadap kelapa sawit
Ihwal ekonomi, isu yang disoroti Retno adalah kebijakan diskriminatif UE terhadap kelapa sawit. Menurut dia, argumentasi lingkungan untuk menolak sawit tidak relevan dan berseberangan dengan prinsip kerja sama dua blok yang saling menguntungkan.
“Saya tekankan bahwa ASEAN juga peduli dengan kelestarian lingkungan dan pendekatan yang diambil haruslah saling membantu, bukan menghukum. Saya menekankan bahwa standar one-size fits all tidak dapat diberlakukan,” ujar Retno.
“Jika tujuannya adalah memperkuat kerja sama, maka pilihannya hanya satu, yaitu saling bekerja sama, saling membantu,dan menghindari isu sustainability digunakan untuk alat proteksi di dalam perdagangan,” tambah dia.
2. ASEAN-UE harus berkontribusi pada keamanan dan perdamaian
Kemudian, Retno turut menyampaikan bahwa ASEAN-UE harus menjadi mitra perdamaian dan stabilitas.
“Saya sampaikan bahwa dunia saat ini sudah penuh dengan konflik dan tidak perlu menambah konflik baru. Sekali lagi saya tekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip, nilai, dan hukum internasional secara konsisten,” ujar dia.
Pada saat yang sama, mantan Dubes Indonesia untuk Belanda dan Norwegia itu menyampaikan apresiasi terhadap UE karena mendukung ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), sebagai acuan negara-negara Asia Tenggara dalam bertindak menanggapi dinamika di Indo-Pasifik.
3. Serukan peninjauan ulang untuk kebijakan penundaan dana UNRWA
Tidak ketinggalan, Indonesia juga menyoroti keputusan sejumlah negara Eropa terkait penundaan dukungan keuangan kepada agensi PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Dia berharap keputusan tersebut dapat ditinjau kembali, karena banyak warga sipil yang akan dirugikan..
“Jangan sampai keputusan tersebut menjadi collective punishment kepada rakyat Palestina. Indonesia mendukung dibentuknya investigasi yang independen, kredibel, dan transparan untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepada sejumlah pekerja UNRWA secara appropriate,” kata Retno.
“Di akhir pernyataan, saya ajak semua untuk gunakan moral compass dalam upaya untuk memperkuat kemitraan bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas serta kemakmuran,” sambungnya.
