Diminta Bantu Pulangkan Veronica Koman, Ini Jawaban Australia

Dikutip dari The Guardian, juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) menegaskan persoalan Veronica berada dalam ranah Kepolisian Federal Australia (AFP). Sedangkan juru bicara AFP mengatakan,"Segala pertanyaan terkait masalah ini seharusnya ditujukan kepada otoritas Indonesia."

Kepolisian Indonesia sendiri menyebut Veronica saat ini diketahui berada di Australia dan oleh karena itu akan meminta bantuan pemerintah setempat. Indonesia juga berniat mencabut paspor Veronica agar tidak berlaku lagi.

Polda Jatim sendiri menjerat Veronica dengan pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera mengatakan kepada para awak media bahwa ia diberikan tenggat waktu sampai tanggal 18 September untuk melapor. Jika tidak, maka pihaknya akan menerbitkan status DPO yang kemungkinan akan dibawa ke Interpol. Dengan begitu, Interpol bisa memasukannya ke dalam daftar red notice.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah meminta Interpol memasukkan nama Benny Wenda ke dalam daftar tersebut pada 2011. Akan tetapi, setahun kemudian lembaga itu mencabutnya. Ini karena dalam peraturan Interpol disebutkan tentang larangan penangkapan terhadap individu karena aktivitas politiknya.

Saat ini belum jelas apakah Interpol akan mengategorikan penangkapan Veronica sebagai sesuatu yang dilatarbelakangi oleh motif politik dari pemerintah Indonesia. Australia sendiri pernah menangkap seorang pencari suaka asal Mesir berdasarkan red notice yang di kemudian hari terbukti cacat.

Sementara itu, pakar HAM independen melalui badan HAM PBB untuk kawasan Asia (OHCHR Asia) meminta pemerintah Indonesia untuk melindungi Veronica atas dasar perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Mereka juga mendorong kepolisian  untuk mencabut status tersangka yang ditetapkan kepada Veronica.

"Kami menyambut baik langkah pemerintah terhadap insiden rasis yang terjadi, tapi kami mendorong agar pemerintah mengambil tindakan segera untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi serta mencabut semua tuduhan terhadapnya agar ia bisa terus melaporkan situasi HAM di Indonesia secara mandiri."

Australia dihimpit oleh relasi dengan Indonesia dan permintaan Benny Wenda untuk mendukung kemerdekaan Papua. Dalam sebuah wawancara khusus dengan SBS News, ia meminta Perdana Menteri Scott Morrison untuk mengecam aksi pemerintah Indonesia yang menahan dan mengintimidasi pengunjuk rasa pro-kemerdekaan Papua.

Menurutnya, situasi Papua saat ini seperti ketika Timor Timur berdarah-darah dalam memperjuangkan pemisahan diri dari Indonesia pada 1999. "Oleh karena itu, saya menyerukan kepada PBB untuk melakukan intervensi sebab saya tak mau ini berakhir seperti Timor Timur," ujarnya dari Oxford, Inggris.

"Saya berharap Perdana Menteri Australia akan membuat sebuah pernyataan mengenai situasi saat ini. Kami butuh Australia untuk muncul dan membuat pernyataan publik tentang krisis kemanusiaan di West Papua," tambahnya. Sejauh ini, Morrison memilih untuk diam.