Korsel Tuntut Ukraina Minta Maaf Buntut Pengungkapan Tawanan Korut

29 Sep 2026, 08:38 WIB

2 min read

Intinya Sih

Korea Selatan menuntut penjelasan dan permintaan maaf dari Ukraina setelah pengungkapan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Seoul.
Seoul menilai Ukraina melanggar kesepakatan rahasia dan menyangkal perjanjian yang sebelumnya disetujui, padahal kerahasiaan diperlukan untuk melindungi keluarga tawanan di Korea Utara.
Meski hubungan diplomatik memanas, Korea Selatan akan melanjutkan bantuan kemanusiaan bagi Ukraina sambil mempertimbangkan langkah lanjutan demi kepentingan nasional dan diplomasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Minggu (27/9/2026), menuntut penjelasan dan permintaan maaf dari pemerintah Ukraina. Langkah ini dipicu pengungkapan publik oleh Ukraina terkait pemindahan dua tawanan perang asal Korea Utara ke Seoul.

Hubungan diplomatik kedua negara meregang setelah pihak Ukraina membantah adanya kesepakatan tertutup mengenai pemindahan tawanan Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan menilai tindakan Ukraina telah mencederai rasa saling percaya antarnegara.

1. Tuntutan resmi kantor kepresidenan Korea Selatan
Potret kompleks Cheong Wa Dae atau Blue House di Seoul, Korea Selatan. (Sumber: laman resmi Pemerintah Metropolitan Seoul/world.seoul.go.kr)
Protes dilayangkan akibat tindakan sepihak otoritas Ukraina membeberkan informasi pemindahan personel militer yang seharusnya dirahasiakan. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menganggap langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran komitmen diplomasi.
Selain itu, Ukraina dituding menyampaikan pernyataan keliru dengan menyangkal kesepakatan yang telah disetujui. Otoritas Seoul menilai klaim dari pihak Ukraina tersebut memicu kesalahpahaman di tingkat internasional.
"Kami sangat menyesalkan tindakan sepihak Ukraina yang melanggar perjanjian rahasia, serta kebohongan yang menyangkal kesepakatan tersebut. Kami menuntut penjelasan resmi beserta permintaan maaf," tegas Sekretaris Senior Kepresidenan Korsel, Seong Ghi-hong, dilansir Korea JoongAng Daily.
2. Pelanggaran kesepakatan rahasia status tawanan
potret Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy (commons.wikimedia.org/President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy Official website)
Isi pidato Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York menjadi awal timbulnya persoalan. Dalam pidatonya, ia membeberkan pengiriman dua prajurit Korea Utara ke Seoul yang sebelumnya ditangkap di kawasan Kursk pada Januari 2025.
Kantor Kepresidenan Ukraina membantah adanya kesepakatan tertutup dan menganggap wajar jika informasi itu diumumkan. Sikap ini memicu tanda tanya lantaran pejabat komunikasi Ukraina sebelumnya sempat mengonfirmasi perjanjian rahasia tersebut.
Padahal, keputusan untuk merahasiakan status tawanan disepakati demi melindungi keselamatan keluarga prajurit yang masih berada di Korea Utara.
"Menjaga kerahasiaan masalah ini adalah tindakan wajar yang disepakati bersama, mengingat risiko rumit yang bisa timbul jika disebarluaskan," kata Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung.
3. Rencana lanjutan untuk menjaga hubungan diplomasi
Potret detail pakaian dengan motif bendera nasional Korea Selatan. (pexels.com/준섭 윤)
Pemerintah Korea Selatan mulai mempertimbangkan opsi langkah lanjutan atas dinamika yang mengganggu hubungan kedua negara. Evaluasi ini dilakukan demi menjaga kepentingan nasional serta marwah diplomasi Seoul.
Meskipun tensi diplomasi meninggi, Seoul memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Ukraina tetap berjalan. Otoritas Korea Selatan juga menegaskan komitmennya untuk berpegang pada hukum internasional dan prinsip kemanusiaan dalam menangani masalah pembelotan tawanan perang.
Pengungkapan informasi rahasia ini dinilai berpotensi memengaruhi dinamika stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.
"Tindakan pengungkapan rahasia tersebut sangat merusak kepercayaan antar-pemerintah dan berdampak buruk pada hubungan persahabatan kita," ungkap Seong Ghi-hong.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.