Diplomasi RI Era Menlu Tata: Bebas Aktif dan Berprinsip!

Tata mengatakan, arah politik luar negeri Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang sedang menjabat sebagai menteri. Menurut dia, konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tujuan negara, termasuk dalam menjalankan hubungan internasional.

Dia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia.

“Empat tujuan itu tidak pernah berubah sejak tahun 1945 dan tidak akan berubah besok pagi,” kata Tata.

Menurut dia, prinsip diplomasi justru semakin penting ketika dunia bergerak dari satu krisis ke krisis berikutnya. Indonesia perlu menunjukkan konsistensi agar dapat dipercaya oleh negara-negara mitranya.

“Di dunia yang semakin tidak menentu seperti saat ini, prinsip justru semakin penting, bukan semakin kurang,” ujar dia.

Tata menambahkan, konsistensi bukan berarti menolak perubahan, melainkan memastikan Indonesia dapat diandalkan dalam menjalankan komitmen. Dia menilai, kepercayaan merupakan salah satu modal diplomasi paling berharga yang dibangun selama bertahun-tahun.

“Konsisten itu bukan takut. Konsisten itu berarti bisa dipegang kata-katanya,” kata Tata.

Tata menjelaskan, prinsip bebas aktif berarti Indonesia tidak terikat pada aliansi mana pun dan tidak memilih blok tertentu. Sebaliknya, Indonesia berupaya menjalin hubungan baik dengan berbagai negara sambil tetap mempertahankan prinsip dan kepentingan nasionalnya.

“Kita tidak memilih blok. Kita memilih prinsip,” ujar Tata.

Dia juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperluas persahabatan dengan negara lain.

“Sejuta kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata dia.

Meski demikian, Tata mengingatkan bahwa sikap terbuka terhadap semua negara tidak boleh diartikan sebagai ketidaktegasan. Indonesia tetap akan mengambil sikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terganggu.

Dia menggambarkan pendekatan Indonesia dengan kalimat, “Bebas, tapi tidak diam. Aktif, tapi tidak ikut-ikutan.”

Menurut Tata, Indonesia akan berupaya menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan internasional. Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan reputasi Indonesia sebagai bridge builder atau penghubung, sekaligus peacemaker atau pendamai.

Tata menilai, konsistensi dalam menjalankan politik luar negeri menjadi penting karena dapat membangun kepercayaan negara lain terhadap Indonesia. Kepercayaan tersebut tidak terbentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui hubungan dan komitmen yang dijaga selama bertahun-tahun.

Dia mengatakan, pergantian kepemimpinan di Kemlu tidak berarti seluruh arah kebijakan harus dimulai kembali. Pemerintah akan melanjutkan prinsip diplomasi yang telah dibangun sekaligus menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat.

Menurut Tata, diplomasi Indonesia harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Hubungan internasional perlu mendukung ketahanan nasional, stabilitas kawasan, dan kontribusi Indonesia dalam menyelesaikan persoalan global.

Di akhir pemaparannya, Tata mengajak media untuk terus mengikuti dan mengawal kerja diplomasi Indonesia. Ia berharap komunikasi Kemlu dengan media semakin terbuka dan dekat.

“Peran kita mungkin berbeda, tapi tujuan kita sama,” ujar Tata, seraya menekankan pentingnya memastikan suara Indonesia diperhitungkan di dunia dan manfaat diplomasi dirasakan oleh rakyat.