Menlu Arrmanatha: Diplomasi RI Harus Terasa Sampai ke Meja Makan
Menlu Arrmanatha Tata Nasir ingin diplomasi Indonesia memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan nasional.
Ketahanan pangan dan energi menjadi fokus melalui kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan China.
Perdagangan, investasi, teknologi, serta sektor strategis lain perlu diterjemahkan menjadi program konkret yang memperkuat ketahanan nasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan "Tata" Nasir mengatakan, diplomasi Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia ingin kerja sama internasional tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi turut mendukung ketahanan nasional dan prioritas pembangunan pemerintah.
Dalam briefing perdananya sebagai Menlu, Tata menyebut, diplomasi perlu mendukung berbagai agenda strategis, mulai dari ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan, investasi, kesehatan, hingga kedaulatan maritim.
Menurut Tata hubungan luar negeri yang kuat harus berjalan seiring dengan kemampuan Indonesia membangun ketahanan di dalam negeri. Diplomasi juga perlu membantu menciptakan peluang ekonomi dan memperkuat kapasitas nasional.
“Diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat,” ujar Tata, saat menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan dalam press statement perdana di Jakarta, Senin (12/10/2026).
1. Ketahanan pangan dan energi jadi fokus diplomasi Indonesia
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha ‘Tata’ Nasir. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Tata mengatakan, diplomasi Indonesia akan diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional sekaligus agenda transformasi pemerintah. Ia menekankan hubungan internasional harus memberikan manfaat bagi pembangunan dalam negeri.
Salah satu fokus yang disampaikan Tata adalah ketahanan pangan. Ia menyebut Indonesia bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan, untuk meningkatkan produksi beras. Indonesia juga mendorong kerja sama konkret dengan Vietnam di bidang investasi peternakan sapi dan beras.
Di bidang energi, Indonesia mengembangkan kerja sama dengan Jepang dalam pembangkit listrik, teknologi tenaga torium, dan panas bumi. Sementara, bersama China, Indonesia membangun ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi.
Tata menempatkan berbagai kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya memanfaatkan diplomasi, untuk memenuhi kebutuhan strategis Indonesia. Ia mengatakan diplomasi perlu mendukung ketahanan pangan dan energi, bukan hanya membangun hubungan formal dengan negara mitra.
2. Perjanjian perdagangan harus menghasilkan manfaat
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha ‘Tata’ Nasir. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Tata juga menyoroti pentingnya memperluas hubungan perdagangan Indonesia dengan berbagai mitra. Dalam briefing tersebut, ia menyebut, sejumlah perundingan perdagangan yang telah mencapai kemajuan dan beberapa kesepakatan yang masih perlu diselesaikan.
Menurut Tata, perjanjian perdagangan seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat hubungan ekonomi, bukan tujuan akhir. Setelah kesepakatan dicapai, pemerintah perlu memastikan peluang kerja sama dapat diterjemahkan menjadi program konkret.
“Bagi kita, perjanjian bukan garis akhir. Perjanjian adalah garis awal atau starting point,” katanya.
Karena itu, menurut Tata, berbagai kerangka kerja sama perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi, peta jalan, dan kesepakatan sektoral yang konkret. Langkah tersebut diharapkan membuat hubungan bilateral lebih terarah, dan memberikan manfaat yang dapat diukur.
Ia juga menekankan diplomasi harus mendukung agenda pembangunan nasional. Kerja sama perdagangan, investasi, dan teknologi perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan Indonesia agar hasilnya tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas.
3. Diplomasi harus mendukung ketahanan nasional
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha ‘Tata’ Nasir. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Tata menegaskan, Indonesia tidak dapat memperkuat perannya di tingkat global, apabila ketahanan dalam negeri tidak dibangun secara bersamaan. Karena itu, diplomasi akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan pemerintah.
“Sejumlah bidang yang menjadi perhatian, termasuk transformasi digital, industri pertahanan, kesehatan, dan kedaulatan maritim,” ucapnya.
Kerja sama dengan negara lain, kata Tata, diharapkan membantu Indonesia memperkuat kapasitas pada sektor-sektor tersebut.
Dalam pernyataannya, Tata juga menyinggung perkembangan penggunaan QRIS untuk transaksi lintas batas. Namun, rincian negara dan perkembangan kerja sama yang disebutkan dalam bagian tersebut, perlu dicocokkan kembali dengan rekaman asli sebelum diterbitkan.
Bagi Tata, ukuran keberhasilan diplomasi tidak hanya terletak pada banyaknya pertemuan atau kesepakatan internasional. Diplomasi harus dapat memberikan hasil yang mendukung ketahanan nasional dan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, hubungan internasional perlu dijalankan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, kerja diplomasi Indonesia diharapkan tidak hanya memperkuat posisi negara di dunia, tetapi juga memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
