Kabar Trump Tawarkan Senjata ke Xi Jinping Diungkap Dubes AS

Pengakuan tersebut disampaikan Perdue saat diwawancarai dalam program Fox News Sunday pada Minggu (27/9/2026). Ia menyebut Trump melontarkan wacana penjualan alutsista secara langsung saat membahas transaksi pertahanan global.

"Presiden Trump terus berkata bahwa kami menjual senjata ke negara lain di seluruh dunia, dan ia sempat bertanya kepada Presiden Xi apakah ingin membeli," kata Perdue, dilansir Fox News.

Perdue tidak merinci waktu pasti percakapan tersebut terjadi maupun respons yang diberikan oleh Xi. Pertemuan Trump dan Xi sendiri sebelumnya difokuskan untuk memperpanjang gencatan perang tarif serta meredakan ketegangan isu teknologi.

Wacana penjualan alutsista ke rival geopolitik utama seperti China dinilai sebagai anomali dalam diskursus kebijakan luar negeri AS. Hingga saat ini, pihak Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim tersebut.

Klaim Perdue langsung memicu klarifikasi dari pejabat pemerintahan Trump. Seorang pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyusun agenda untuk menjual alutsista ke militer China.

"Hukum AS melarang penjualan senjata ke China, dan tidak ada tawaran atau rencana untuk menjual senjata ke China," bunyi pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS, dilansir The New York Times.

Direktur China Center di Brookings Institution, Ryan Hass, menilai pengakuan Perdue dapat menimbulkan kegelisahan bagi negara-negara mitra AS seperti Jepang, Filipina, dan Taiwan. Langkah tersebut dipandang bertolak belakang dengan sikap resmi AS yang menempatkan Beijing sebagai ancaman militer terbesar.

Isu tawaran senjata ke Beijing mencuat saat paket persenjataan untuk Taiwan senilai 14 miliar dolar AS (sekitar Rp251 triliun) justru masih tertahan di Washington. Paket pertahanan yang telah disetujui para pemimpin Kongres pada awal 2026 tersebut belum kunjung direalisasikan oleh pemerintahan Trump.

Empat senator Partai Republik yang dipimpin Mitch McConnell mengirim surat resmi kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Rabu (23/9/2026). Mereka mendesak agar izin penjualan alutsista ke Taipei segera diterbitkan demi mengimbangi peningkatan kekuatan militer China di Selat Taiwan.

Legislator juga meminta alokasi dana bantuan militer sebesar 300 juta dolar AS (sekitar Rp5,3 triliun) dan program kerja sama keamanan 1 miliar dolar AS (Rp17,9 triliun) segera dicairkan. Sementara itu, Rubio menyatakan bahwa pemerintah masih meninjau kapasitas industri pertahanan domestik sebelum menyetujui pengiriman alutsista ke luar negeri.

Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 mewajibkan pemerintah AS untuk menyediakan sarana pertahanan yang memadai bagi Taipei. Namun, Trump sebelumnya sempat mengakui bahwa penahanan paket senjata tersebut sengaja dijadikan sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan dengan Beijing.