Dunia Kutuk Serangan Houthi ke Bandara Riyadh
- Serangan Houthi ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menewaskan sedikitnya 12 orang dari berbagai negara dan melukai 309 orang, beberapa di antaranya kritis.
- Penutupan sementara bandara setelah serangan ketiga dalam sepekan menyebabkan sedikitnya 291 penerbangan dibatalkan dalam 24 jam, sambil otoritas memeriksa kerusakan terminal.
- PBB, pemerintah Yaman, AS, serta sejumlah negara kawasan mengecam penargetan fasilitas sipil; AS mempertimbangkan opsi militer, sementara sekutu Saudi menyatakan solidaritas.
Jakarta, IDN Times - Komunitas internasional mengutuk serangan milisi Houthi ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (10/10/2026). Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya.
Insiden ini menjadi serangan paling mematikan di wilayah Arab Saudi dalam satu dekade terakhir. Berbagai pihak mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), hingga pemerintah Yaman mendesak penghentian total serangan terhadap fasilitas sipil.
1. Serangan Houthi tewaskan 12 orang dan batalkan ratusan penerbangan
ilustrasi bendera Arab Saudi. (unsplash.com/ Akhilesh Sharma) Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) menyatakan korban tewas berasal dari sejumlah negara. Korban mencakup empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga AS, Yordania, Palestina, Suriah, Sudan, dan Mesir.
Selain korban tewas, otoritas setempat mencatat 309 orang mengalami luka-luka akibat hantaman proyektil. Beberapa korban luka saat ini masih berada dalam kondisi kritis di rumah sakit.
Serangan itu merupakan serangan ketiga yang menargetkan bandara utama Riyadh dalam sepekan terakhir. GACA sempat menghentikan seluruh operasional bandara untuk memeriksa tingkat kerusakan fasilitas terminal.
Penutupan sementara berdampak langsung pada jadwal penerbangan internasional. Data situs pelacak FlightAware mencatat sedikitnya 291 jadwal penerbangan dibatalkan dalam waktu 24 jam setelah kejadian.
2. PBB dan pemerintah Yaman kecam serangan ke fasilitas sipil
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (Vlada Republike Slovenije from Ljubljana, Slovenia, Public domain, via Wikimedia Commons) Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku sangat terkejut atas serangan tersebut. Ia juga mengecam keras serangan Houthi yang dinilai tidak dapat dibenarkan.
"Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan pelanggaran hukum internasional. Serangan-serangan ini harus segera dihentikan," kata Guterres, dilansir Arab News.
Utusan Khusus PBB untuk Yaman Hans Grundberg juga memperingatkan dampak buruk insiden ini terhadap stabilitas kawasan. Menurutnya, eskalasi militer terhadap bandara sipil memperpanjang siklus kekerasan dan menghambat proses perdamaian di Yaman.
Ketua Dewan Kepresidenan Yaman Rashad al-Alimi menilai aksi kelompok Houthi merupakan bentuk terorisme terhadap warga tidak bersalah. Alimi memastikan pasukan pemerintah Yaman tetap melanjutkan operasi militer untuk menumpas ancaman kelompok tersebut.
3. AS pertimbangkan opsi militer dan sekutu Saudi nyatakan solidaritas
Presiden AS Donald Trump dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons) Pemerintah AS bereaksi keras atas insiden yang menewaskan satu warga negaranya di Riyadh. Presiden AS Donald Trump menyebut serangan tersebut sangat buruk dan berencana segera menghubungi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
"Kami mungkin melakukannya. Kami baru saja mengetahui serangan terbaru ini, jadi kami akan membuat keputusan dan bergerak sangat cepat,” ujar Trump mengenai kemungkinan bergabung dalam aksi militer, dilansir The Jerusalem Post.
Dukungan terhadap kedaulatan Arab Saudi juga disuarakan oleh para pemimpin negara di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Qatar, Yordania, dan Mesir menegaskan penargetan fasilitas sipil merupakan ancaman nyata bagi keamanan penerbangan internasional.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif kembali menegaskan komitmen negaranya untuk menjaga keamanan serta integritas wilayah Arab Saudi. Sikap tersebut berlandaskan pada Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah antara kedua negara.
