El Savador: Bitcoin akan Jadi Alat Pembayaran Sah
San Salvador, IDN Times - Presiden El Savador, Nayib Bukele pada hari Sabtu, (5/6/2021), waktu setempat, mengatakan bahwa dia berencana membuat Bitcoin menjadi alat pembayaran sah. Terkait rencana itu Bukele menyampaikan bahwa pada minggu depan akan mengirim RUU ke Kongres untuk membuat transaksi Bitcoin legal. Saat ini alat pembayaran sah di El Savador adalah dolar AS.
1. El Savador akan bekerja sama dengan aplikasi pembayaran seluler
Dilansir Reuters, pengumuman Bukele disampaikan melalui sebuah video yang ditampilkan pada konferensi Bitcoin 2021 di Miami. "Dalam jangka pendek ini akan menghasilkan lapangan kerja dan membantu memberikan inklusi keuangan kepada ribuan orang di luar ekonomi formal," kata Bukele.
Dalam rencana ini pemerintah El Savador akan melakukan kerja sama dengan Strike, aplikasi pembayaran seluler yang diluncurkan di negara tersebut pada bulan Maret, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik RUU tersebut.
Pendiri dan CEO Strike, Jack Mallers dalam konferensi di Miami itu menyampaikan.
"Ini adalah tembakan yang terdengar di seluruh dunia untuk Bitcoin. Mengadopsi mata uang digital asli sebagai alat pembayaran yang sah memberikan El Salvador jaringan pembayaran terbuka yang paling aman, efisien, dan terintegrasi secara global di dunia,” kata Mallers.
Dilansir CNBC, keinginan Bukele untuk menjadikan Bitcoin menjadi legal di El Savador tampaknya akan berjalan lancar karena Partai Ide Baru Bukele memiliki kendali atas parlemen negara itu, jadi pengesahan RUU itu sangat mungkin terjadi dan membuat El Savador menjadi negara pertama yang secara legal menerima pembayaran Bitcoin.
Bukele yang merupakan pemimpin muda sangat populer, dengan Ide Barunya yang populis berhasil menyapu bersih pemilu baru-baru ini. Namun, majelis baru baru-baru ini mendapat kecaman setelah menggulingkan jaksa agung dan hakim tinggi. Langkah tersebut mendorong Badan Pembangunan Internasional AS untuk menarik bantuan dari polisi nasional El Salvador dan sebuah lembaga informasi publik, alih-alih mengalihkan dana ke kelompok masyarakat sipil.