Fatwa Baru Taliban: Larang Perempuan Afghanistan Studi ke Luar Negeri

Taliban telah melarang perempuan Afghanistan bekerja di luar rumah dan telah memperkenalkan segregasi berbasis gender di sekolah-sekolah. Anak perempuan tidak diperbolehkan untuk menerima pendidikan setelah menempuh kelas enam.

Selain itu, Taliban memaksa semua perempuan untuk menutupi wajahnya saat berada di depan umum. Mereka juga tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan hiburan dan mengunjungi taman bersama pria. 

Sejak rezim Afghanistan berganti pada Agustus 2021, Taliban memberlakukan kebijakan yang sangat membatasi hak-hak dasar, terutama kepada perempuan dan anak perempuan.

Para penyiar TV perempuan juga harus menutupi wajah mereka saat melakukan siaran langsung maupun tak langsung.

Taliban telah melanggar hak perempuan dan anak-anak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak, serta menghancurkan sistem perlindungan sosial. Selain itu, Taliban juga memperlemah dukungan bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga.

Taliban juga menahan perempuan dan anak perempuan karena pelanggaran kecil. Selain itu, Taliban juga dianggap telah mempromosikan pernikahan anak dan pernikahan paksa di Afghanistan.

Taliban sebelumnya telah menjanjikan masyarakat yang inklusif dan kesetaraan pada konferensi pers pertama mereka setelah pengambilalihan Afghanistan. Namun, pernyataan tersebut tampaknya hanya sebagai janji belaka. 

Menurut penduduk setempat, Taliban telah mencegah wanita menggunakan smartphone. Untuk memperoleh perlindungan, ada laporan bahwa Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan sering memeras uang demi memberikan perlindungan penting.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dikabarkan mulai mempertimbangkan izin perjalanan kepada para pemimpin Taliban. China berharap Dewan Keamanan PBB akan mempertimbangkan kasus-kasus tersebut untuk tujuan kemanusiaan. 

Duta Besar China di PBB, Zhang Jun, mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Afghanistan sangat kritis dan mendesak untuk mempertimbangkan kembali larangan perjalanan pada pemerintahan Taliban.

“Kami tidak dapat mengatakan bahwa kami ingin pemerintah Afghanistan melakukan sesuatu, tetapi sementara itu kami tidak memberi mereka kesempatan untuk memiliki akses ke komunitas internasional,” kata Zhang Jun, dilansir Tolo News.

Adanya izin perjalanan bagi para pejabat Taliban diharapkan bisa membuka negosiasi baru tentang hak-hak perempuan yang ada di Afghanistan. Selain itu, akses tersebut juga diharapkan dapat mempermudah bantuan-bantuan internasional yang dikirim ke Afghanistan.