Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Penyuap Eks Ketua Ombudsman Divonis 1 Tahun 5 Bulan Penjara

2 min read
Penyuap Eks Ketua Ombudsman Divonis 1 Tahun 5 Bulan Penjara
La Ode Sinarwan (IDN Times/Aryodamar)
  • La Ode Sinarwan Oda alias Alan divonis 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

  • Majelis hakim menyatakan Direktur PT Toshida itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan alternatif pertama.

  • Putusan mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap kepercayaan masyarakat, sikap terdakwa, riwayat hukum, dan tanggung jawab keluarga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Terdakwa penyuap eks Ketua Ombudsman Hery Susanto, La Ode Sinarwan Oda alias Alan divonis 1 tahun 5 bulan penjara serta denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menilai Direktur PT Toshida itu terbukti bersalah.

"Menyatakan terdakwa Laode Sinarwan Oda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," ujar Ketua Majelis Hakim, Kamis (12/11/2026).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laode Sinarwan Oda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan," lanjutnya.

Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam membuat putusan.

Untuk pertimbangan yang memberatkan, terdakwa dinilai merusak harapan dan kepercayaan masyarakat pada Ombudsman serta tak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujar Hakim.

Selain itu, ada sejumlah hal meringankan yang juga dipertimbangkan hakim, yakni belum pernahnya terdakwa dihukum dan punya tanggung jawab keluarga.

Sebelumnya, La Ode Sinarwan Oda alias Alan dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan. Ia didakwa memberikan uang Rp1,5 miliar kepada eks Ketua Ombudsman Hery Susanto terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI mengenai kewajiban perusahaan membayar penerimaan negara bukan pajak.

    Related Articles

    See More