8 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Minta Pelindungan LPSK
LPSK menerima delapan permohonan pelindungan dari saksi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga 12 November 2026.
Seluruh pemohon masih berstatus saksi, sementara peluang pelindungan bagi Justice Collaborator tetap terbuka mengikuti perkembangan perkara.
Penelaahan LPSK mempertimbangkan keterangan saksi, tingkat ancaman, kerentanan, serta situasi khusus sesuai ketentuan undang-undang.
Jakarta, IDN Times - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan dari saksi kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (12/11/2026). Jumlah tersebut bertambah dari enam permohonan yang tercatat pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, seluruh pemohon masih berstatus saksi. Namun, peluang pelindungan bagi pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) tetap terbuka seiring perkembangan perkara.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” ujar Sri Suparyati, dikutip Kamis (12/11/2026).
1. LPSK masih menelaah delapan permohonan
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati (dok.Humas LPSK) Sri mengatakan, seluruh permohonan yang masuk masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk menggali informasi dan mendalami kebutuhan pelindungan masing-masing pemohon.
Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
2. Peluang pelindungan Justice Collaborator terbuka
Infografis Jejak Listyo Sigit. (IDN Times/Anjani Asra) Meski belum menerima permohonan dari pihak berstatus JC, LPSK membuka peluang pengajuan pelindungan dari pihak dengan status berbeda.
Peluang tersebut mengikuti perkembangan penanganan perkara. Artinya, permohonan pelindungan tidak hanya terbatas bagi saksi yang saat ini sudah mengajukan permohonan.
3. Penilaian mengacu pada undang-undang
Ilustrasi LPSK (LPSK.go.id) LPSK menggunakan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagai acuan penelaahan.
Sejumlah aspek yang diperiksa meliputi tingkat ancaman, kerentanan, pentingnya keterangan, serta situasi khusus yang dihadapi saksi dan/atau korban.
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah Polri menetapkan sejumlah perwira sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah pejabat negara lainnya, termasuk media. Penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak 2025.
Pada 10 November 2026, LPSK mengungkap enam saksi telah mengajukan permohonan pelindungan sejak Jumat (6/11/2026). Ketua LPSK Achmadi saat itu mengatakan permohonan masih ditelaah dan pihaknya berkoordinasi dengan penyidik.
LPSK juga mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan, serta kebutuhan pelindungan para saksi. Maka hingga 12 November 2026, jumlah permohonan bertambah menjadi delapan orang.
