Gaza Siapkan 110 Pusat Pemungutan Suara untuk 1,25 Juta Pemilih

Al-Khalidi menjelaskan bahwa pihak komisi telah siap dari sudut pandang teknis dan logistik untuk menyelenggarakan pemilu. Kendati demikian, dia menekankan bahwa lingkungan yang aman merupakan hal mutlak bagi pemilih, kandidat, partai politik, staf pemilu, dan para pemantau. "Kekhawatiran utamanya adalah keamanan," kata al-Khalidi sebagaimana dilaporkan TRT World.

Dia mendesak komunitas internasional untuk membantu memastikan kondisi yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam proses ini dapat beroperasi secara bebas dan aman. Selain itu, al-Khalidi menyampaikan harapannya agar para pemantau internasional diizinkan untuk mengawasi jalannya pemilihan bersama para pemantau lokal.

Tingkat kehancuran di Gaza diakui menyulitkan upaya penentuan lokasi pemungutan suara yang memadai. "Kehancurannya sangat luas," ujar al-Khalidi seraya menambahkan bahwa kerusakan tersebut telah berdampak pada infrastruktur yang dibutuhkan untuk proses pemilu. Menghadapi kendala itu, pihak komisi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan guna mengidentifikasi sekolah-sekolah yang masih dapat diakses dan dapat dialihfungsikan menjadi pusat pemungutan suara.

Rencana saat ini menetapkan sekitar 100 hingga 110 pusat pemungutan suara di Gaza untuk melayani perkiraan 1,25 juta pemilih yang memenuhi syarat. Al-Khalidi menyatakan kehancuran tersebut tidak menyurutkan minat publik, seraya merujuk pada tekad kuat masyarakat Palestina untuk berpartisipasi meski menghadapi kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pada Sabtu (25/4/2026), pemilihan kota diselenggarakan di Deir al Balah, Gaza tengah, dengan tenda-tenda yang difungsikan sebagai pusat pemungutan suara, yang menandai pemilu lokal pertama di kota tersebut dalam kurun waktu 22 tahun.

Terkait perlengkapan pemilu, komisi telah menyusun opsi pengganti seandainya pasokan utama terhambat masuk ke Gaza. "Jika bahan-bahan pemilu yang sensitif tidak dapat dimasukkan, kami memiliki alternatif yang dapat diterima dan praktis yang memungkinkan pemungutan suara diadakan sesuai standar internasional," tutur al-Khalidi. Alternatif tersebut mencakup kotak suara, surat suara, dan tinta pemilu, di mana komisi tidak melihat adanya rintangan teknis selama situasi keamanan memungkinkan proses pemilu berlangsung.

Pemilihan legislatif pada Sabtu (28/11/2026) akan menjadi pemungutan suara pertama di Palestina sejak 2006, sekaligus yang ketiga sejak dibentuknya Dewan Legislatif Palestina. "Pengalaman selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan kepada kita bahwa pemilu adalah jalan keluar dari krisis dan perselisihan politik kita," ucap al-Khalidi. Namun, dia mengingatkan bahwa pemilu tidak akan menyelesaikan semua masalah, melainkan langkah awal yang dapat dibangun untuk memperluas partisipasi politik dan mengatasi dampak perpecahan.

Tahapan pendaftaran kandidat telah dibuka pada Sabtu (26/9/2026), dengan lima daftar partai dan independen langsung mendaftar dalam satu jam pertama. Al-Khalidi menggambarkan antusiasme awal tersebut sebagai tanda positif dari minat masyarakat serta entitas politik terhadap proses pemilihan. Pendaftaran calon akan dibuka hingga Rabu (7/10/2026), disusul masa kampanye mulai Jumat (6/11/2026), dan pemungutan suara bagi pasukan keamanan pada Kamis (26/11/2026).

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerbitkan dekret pada Juli 2026 untuk menetapkan jadwal pemilu di Yerusalem Timur yang diduduki, Tepi Barat yang diduduki, dan Gaza. Dewan Legislatif Palestina sendiri tidak aktif sejak 2007 menyusul perpecahan politik dan resmi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2018. Agenda pemilu legislatif dan presiden yang sempat direncanakan pada 2021 lalu juga sempat ditunda oleh Abbas karena ketiadaan jaminan izin dari pihak Israel bagi warga Yerusalem Timur.