Gencatan Senjata di Gaza Gagal, Malaysia Desak Reformasi Veto DK PBB

28 Sep 2025, 16:53 WIB

Anata Siregar

Ilustrasi bendera PBB (freepik.com/recstockfootage)

Intinya sih...

Malaysia mendesak reformasi veto DK PBB.
Menteri Luar Negeri Malaysia menegaskan tiga jawaban nyata atas persoalan konflik di Gaza.
Amerika Serikat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera di Jalur Gaza.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Malaysia menyerukan kepada semua pihak untuk membebaskan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari penggunaan veto yang menggagalkan gencatan senjata permanen di Gaza.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, saat menyampaikan pernyataan resmi Malaysia dalam Debat Umum Sesi Ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Sabtu (27/9/2025) waktu setempat.

Dilansir ANTARA, Hasan menegaskan ada tiga jawaban nyata atas persoalan konflik di Gaza, yakni mengambil tindakan nyata terhadap pasukan pendudukan, memberikan dukungan jangka panjang bagi pembangunan Negara Palestina yang berpemerintahan sendiri, serta mereformasi PBB.

1. Hak veto yang menggagalkan perdamaian dunia harus dihentikan

Dewan Keamanan PBB. (IDN Times/Sonya Michaella)

Hasan mengatakan parodi hak veto yang menggagalkan perdamaian dunia harus dihentikan dan tidak boleh terjadi lagi di DK PBB.

"Kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali untuk memenuhi keinginan Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan yang keras," jelas Hasan.

2. Menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap DK PBB

Rapat Dewan Keamanan PBB Membahas Konflik Israel-Palestina (Sumber: UN Photo/Eskinder)

Hasan menekankan dunia tidak boleh lagi berdiam diri menerima penolakan suara kolektif di DK PBB, hanya gara-gara veto.

"Kita harus terus menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap DK PBB, melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto. Dan kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian," imbuhnya.

3. AS kembali memveto rancangan resolusi DK PBB soal Gaza

Presiden AS Donald Trump (instagram.com/potus)

Sebelumnya, Amerika Serikat lagi-lagi memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera di Jalur Gaza. Sebanyak 14 anggota DK PBB lainnya menyetujui rancangan resolusi itu.

Rancangan tersebut, yang disusun oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza serta menegaskan lagi seruan supaya semua sandera yang masih ditahan Hamas, segera dibebaskan.