Jakarta, IDN Times - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk El Salvador, Jean Manes, pada Senin (22/11/2021) memutuskan untuk kembali ke negaranya. Hal ini terjadi karena hubungan AS dengan El Salvador semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir.
Pasalnya, selama kepemimpinan Presiden Nayub Bukele, El Salvador sudah menerbitkan sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk pengesahan bitcoin. Bahkan, presiden berusia 40 tahun itu diduga memiliki kecenderungan mengarah ke otoriterisme.
Kembalinya Manes ke AS berarti hubungan kedua negara ditangguhkan. Dubes AS di El Salvador itu juga mengatakan, pemerintah El Salvador enggan berdialog dengan jajarannya.
"Secara pasti kami akan menangguhkan sementara hubungan kedua negara karena pemerintah El Salvador tidak memberikan tanda-tanda keseriusan (untuk) memperbaiki hubungan diplomatik," ungkap Manes.
"Sekali lagi, seseorang tidak memiliki keinginan (untuk memperbaiki hubungan) ketika mereka menggunakan mesin untuk berbayar, untuk menyerang Amerika Serikat setiap harinya," tambah dia.
"Pihak Gedung Putih mengirim kami untuk menawarkan negosiasi agar dapat menjembatani kedua pihak, tetapi Pemerintah El Salvador memutuskan untuk tidak mengambilnya. Padahal kami menginginkan hubungan baik dengan El Salvador," tuturnya dikutip dari Reuters.
Presiden Bukele masih belum memberi komentar apapun soal kepergian dubes AS. Padahal, dia kerap memberikan kritik kepada Washington beserta politisinya lewat media sosial.
Beberapa saat lalu, AS sudah memberikan dana pembangunan kepada organisasi non-pemerintahan atau NGO. Mendengar itu, Bukele mengritik AS karena memberikan dana sebesar 300 juta dolar AS atau Rp4,2 triliun kepada organisasi yang dianggap berlawanan dengan pemerintah El Salvador.
Di sisi lain, Manes juga sempat mengritik pemerintahan Bukele yang tidak bersedia menyetujui perjanjian ekstradisi anggota geng kriminal MS-13 ke AS untuk menjalani proses hukum.
Pada Mei dan Juli lalu, AS sudah mengumumkan pejabat-pejabat di negara Amerika Tengah yang diduga melakukan tindak korupsi. Salah satu di antaranya adalah jajaran pemerintahan El Salvador, Carolina Recinos, dikutip dari Newsweek.
Retaknya hubungan kedua negara dimulai setelah Bukele mengirim militer ke Parlemen untuk mengesahkan undang-undang pada Februari tahun lalu. Bahkan, Bukele kian menunjukkan sifat otoriternya.
The New York Times melansir, pada Senin otoritas El Salvador menggerebek kantor tujuh organisasi sosial dan hukum independen terkait dugaan korupsi. Namun, pihak organisasi menduga bahwa ini merupakan bagian dari motif politik pemerintah untuk membungkam kritik.
Penggerebekan ini dilakukan setelah undang-undang yang mensyaratkan semua kelompok atau individu yang menerima dana asing untuk didaftarkan sebagai agen asing. Kondisi ini disebut akan membatasi dan menghambat pekerjaan jurnalis serta organisasi independen.