Hungaria Berencana Longgarkan Aturan Aborsi dan Akses Kontrasepsi

Pemerintah Hungaria akan menghapus aturan tahun 2022 yang mewajibkan perempuan mendengarkan detak jantung janin sebelum menjalani aborsi. Kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Viktor Orban itu menuai protes dari dokter dan kelompok hak perempuan karena dinilai merendahkan serta menambah tekanan psikologis.

Perdana Menteri Peter Magyar menilai aturan tersebut dibuat tanpa melibatkan dokter dan perempuan yang terdampak. Selain gagal menurunkan angka aborsi, kebijakan itu juga dinilai menimbulkan masalah etika medis. Dalam aturan baru, batas usia kehamilan untuk aborsi tetap 12 minggu atau 24 minggu jika janin mengalami kelainan berat.

Pemerintah juga akan menghapus kewajiban resep dokter untuk mendapatkan pil kontrasepsi darurat, meningkatkan pendampingan bagi ibu hamil, serta membantu perempuan berpenghasilan rendah mendapatkan pembalut.

"Aturan baru ini memastikan setiap perempuan bisa mengambil keputusan sendiri setelah mendapat informasi dan bantuan medis yang memadai, sesuai saran tenaga kesehatan," kata Magyar, dilansir The Independent.

Magyar menyebut sekitar 50 perempuan di Hungaria meninggal setiap tahun akibat kekerasan oleh pasangan, atau rata-rata satu orang setiap minggu. Untuk mengatasi masalah tersebut, 44 anggota parlemen dari Partai Tisza mengusulkan pengesahan Konvensi Istanbul yang telah ditandatangani Hungaria sejak 2014.

"Kami mengusulkan paket langkah menyeluruh untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, demi keselamatan dan martabat mereka," kata Magyar.

Konvensi Istanbul merupakan perjanjian Dewan Eropa yang mewajibkan negara anggota menindak kekerasan terhadap perempuan dan memidanakan pemerkosaan tanpa persetujuan. Pemerintah juga berencana memperketat larangan mendekati korban bagi pelaku, memidanakan penyebaran foto atau video intim tanpa izin, serta memberikan perlindungan khusus kepada korban selama proses persidangan.

"Kami menegaskan bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan atas dasar persetujuan sukarela dari pihak lain," ujar Magyar.

Paket pembaruan hak perempuan ini menandai perubahan kebijakan setelah Partai Tisza memenangkan pemilu April 2026 dan mengakhiri 16 tahun kekuasaan Viktor Orban. Pemerintahan Orban sebelumnya menolak mengesahkan Konvensi Istanbul karena menganggap perjanjian tersebut membawa paham kesetaraan gender yang bertentangan dengan nilai tradisional.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kita mendengar pernyataan bahwa tempat perempuan adalah di dapur dan urusan publik bukan untuk mereka. Seolah-olah perempuan Hungaria adalah warga negara kelas dua," kata Magyar mengkritik pemerintahan sebelumnya.

Namun, partai oposisi Rakyat Demokratik Kristen (KDNP) menolak paket kebijakan tersebut karena dianggap mengancam identitas Kristen dan membuka peluang migrasi. KDNP juga menilai hukum nasional sudah cukup ketat serta mempertanyakan ketulusan Magyar dengan mengungkit persoalan pribadinya bersama mantan istri, Judit Varga.