Sempat Dibekukan 10 Tahun, Norwegia Salurkan Lagi Hibah ke Hungaria
- Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein akan menandatangani hibah EEA and Norway Grants senilai 254,1 juta euro untuk Hungaria, dengan Norwegia menanggung sekitar 97 persen dana.
- Penyaluran hibah yang dibekukan pada periode 2014–2021 kembali dibuka setelah pemerintahan Peter Magyar menyepakati pengawasan ketat, transparansi, dan pengelolaan dana independen.
- Dana akan mendukung demokrasi, penegakan hukum, kebebasan pers, antikorupsi, energi ramah lingkungan, serta kolaborasi organisasi masyarakat sipil dan lembaga kedua negara.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Norwegia resmi mencapai kesepakatan dengan Hungaria untuk kembali menyalurkan dana hibah pembangunan yang sempat terhenti akibat perselisihan dengan pemerintahan Hongaria sebelumnya. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengonfirmasi pemulihan kerja sama tersebut pada Jumat (23/10/2026).
Kesepakatan ini membuka kembali jalur kerja sama antarlembaga yang sempat menemui jalan buntu di Budapest. Langkah tersebut bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan serta perbaikan tata kelola pemerintahan di Hungaria.
1. Penandatanganan kesepakatan dana hibah senilai Rp5,14 T
Espen Barth Eide dijadwalkan menggelar pertemuan di Budapest pada Senin (26/10/2026) bersama Menteri Luar Negeri Islandia dan Liechtenstein. Ketiga perwakilan negara pemberi dana itu akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Hungaria, Anita Orban, untuk menandatangani perjanjian pembiayaan European Economic Area (EEA) and Norway Grants senilai 254,1 juta euro (Rp5,14 triliun)
Norwegia menanggung sekitar 97 persen dari total dana bantuan kawasan tersebut untuk periode anggaran 2021 hingga 2028, dengan batas waktu pencairan sampai April 2031. Nilai bantuan ini menempatkan Hungaria sebagai penerima hibah terbesar keempat dari 15 negara mitra, tepat di bawah Polandia, Rumania, dan Bulgaria.
2. Berakhirnya kebuntuan penyaluran dana hibah selama sepuluh tahun
Program pendanaan ini sebelumnya dibekukan sepenuhnya sepanjang periode anggaran 2014–2021. Dana tersebut batal cair karena negara pemberi bantuan dan pemerintahan Hungaria terdahulu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orban tidak mencapai titik temu terkait penunjukan pengelola dana independen bagi organisasi masyarakat sipil.
Kebuntuan selama satu dekade itu akhirnya teratasi setelah tampuk kepemimpinan Hongaria beralih ke Perdana Menteri Peter Magyar. Dalam perundingan terbaru, kedua pemerintah menyepakati aturan pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran penggunaan dana bantuan.
3. Prioritas penggunaan dana hibah untuk pembangunan
Dana hibah ini dirancang guna mendukung kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan berbagai lembaga di Norwegia serta Hongaria. Sejumlah program yang menjadi fokus pendanaan meliputi penguatan demokrasi, penegakan hukum, perlindungan kebebasan pers, pemberantasan korupsi, hingga transisi menuju energi ramah lingkungan.
"Kami menyambut baik arah kebijakan pemerintahan Magyar karena sangat penting bagi rakyat Hungaria dan kawasan Eropa bahwa negara tersebut kembali menjunjung nilai serta prinsip utama Eropa," ujar Eide.
Pemulihan kerja sama ini turut menandai membaiknya hubungan diplomatik Hongaria dengan negara-negara Eropa. Kesepakatan tersebut menyusul langkah Komisi Eropa yang lebih dulu mencairkan dana pemulihan dan pemerataan pembangunan senilai 16,4 miliar euro (Rp332,36 triliun) seiring dengan pembenahan tata kelola lembaga oleh pemerintahan baru di Budapest.
