IMF Takkan Beri Bantuan ke Venezuela Hingga Sengketa Politik Usai

13 Apr 2019, 11:05 WIB

Reuters/Yuri Gripas

Upaya Nicolas Maduro, presiden Venezuela, untuk mengatasi masalah ekonomi di tampaknya kian sulit. Dilansir oleh Reuters, lembaga bantuan moneter IMF pada Rabu (10/4/2019) lalu mengatakan takkan membuka kontak dengan Venezuela, atau mengizinkan mereka untuk mengakses cadangan dana yang dimiliki, sampai ada satu pemerintahan sah yang diakui secara internasional.

Siapa presiden berkuasa memang menjadi teka-teki sejak Januari silam. Selain Maduro ada Juan Guaido, pemimpin kubu oposisi yang diangkat menjadi presiden transisi oleh parlemen. Alhasil sejak awal tahun 2019, pertentangan antar kubu kian meruncing.

"Setiap urusan IMF dengan Venezuela, termasuk menanggapi permintaan transaksi keuangan, selalu berdasarkan pada masalah pengakuan pemerintah," kata juru bicara IMF. "Kami diberitahu oleh seluruh anggota tentang masalah tersebut, dan untuk saat ini, tidak ada keputusan."

1. Keberadaan dua presiden di Venezuela membuat IMF enggan memberi bantuan keuangan

Reuters/Carlos Garcia Rawlins

IMF sebelumnya menunggu hasil rapat anggotanya tentang pemerintahan siapa yang diakui. Meski perkara tersebut tak harus diputuskan dengan voting. Amerika Serikat, salah satu negara yang mengakui Guaido, yang juga memegang saham terbesar di suara IMF yaitu 16,5 persen, memveto sebagian besar keputusan.

Dengan kata lain, baik Maduro atau Guaido tak memiliki otoritas melakukan negosiasi dengan IMF untuk pengucuran dana bantuan. Maduro jelas terpaksa gigit jari lantaran rencana menyelesaikan krisis ekonomi dan kelaparan parah melalui 'dana cepat' IMF harus buyar.

Amerika Serikat sendiri sudah menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi kepada sejumlah besar pejabat pemerintah Maduro, perwira dan lembaga militer. Akses kekayaan mereka di bank-bank AS dibekukan. Salah satu yang menjadi korban adalah Citgo, perusahaan minyak nasional milik Venezuela.

2. Demi mengatasi kekurangan pangan dan obat-obatan, Presiden Nicolas Maduro menjalin kerja sama dengan Palang Merah Internasional

Miraflores Place/Handout via Reuters

Dengan cadangan dana di IMF yang telah ludes sejak Maret 2015, penduduk Venezuela makin kencang mengikat sabuk pinggang. Dengan dana yang terbatas, rezim Maduro harus membayar hutang dan mengimpor kebutuhan pokok di saat bersamaan.

Beruntung masih ada Palang Merah Internasional yang bersedia mengulurkan tangan. Dilansir oleh AFP, Nicolas Maduro juga pada hari Rabu (10/4) mengumumkan kesepakatan dengan Red Cross untuk masuk membawa bantuan kemanusiaan. Makanan, obat-obatan dan sabun bahkan tisu toilet kini nyaris lenyap dari pasar.

Dalam siaran langsung televisi, Maduro mengatakan telah mencapai kata sepakat menjalin kerja sama dengan badan-badan PBB. Namun, presiden 56 tahun tersebut kembali membantah jika Venezuela menderita krisis kemanusiaan akut. Dirinya kembali menyalahkan sanksi AS atas situasi ekonomi sukar.

3. Krisis ekonomi disertai hiperinflasi membuat mata uang Venezuela tidak memiliki nilai tukar

Reuters/Carlos Garcia Rawlins

Pada Januari lalu, Guaido berupaya membawa makanan dan obat-obatan sumbangan masyarakat internasional dari teritori Kolombia, Brasil, dan pulau Curacao. Akan tetapi upaya tersebut gagal karena pihak tentara, yang masih setia kepada Maduro, memblokir iring-iringan bantuan di perbatasan.

Maduro acap kali berargumen jika bantuan semacam itu bakal disusupi itervensi negara-negara barat, mengingat sebagian besarnya datang dari AS, pendukung utama pemerintahan Guaido si presiden tandingan.

PBB memperkirakan jika 3,7 juta rakyat Venezuela kini menderita kekurangan gizi, 22 persen diantaranya adalah anak-anak di bawah umur lima tahun. Selain langkanya ketersediaan pangan dan obat-obatan, derita berlipat dengan hiperinflasi yang diperkirakan mencapai 10 juta persen tahun ini. Mata uang nasional, Bolivar, tidak memiliki harga.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.