Jakarta, IDN Times - Awal bulan ini, Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID bergabung dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengunjungi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Kunjungan ini untuk peluncuran inisiatif baru yang akan membantu mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Program Papua Collaborative Governance Indonesia (USAID Kolaborasi) adalah program lima tahun senilai 10 juta dolar AS, untuk mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
USAID Kolaborasi akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus membantu Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menggunakan Dana Otonomi Khusus yang akan memaksimalkan manfaat bagi warga lokal.
Bersama dengan Bappenas, pemerintah provinsi dan kabupaten, USAID akan meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan keterampilan lembaga lokal untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta keterlibatan dengan warga lokal.
“Kunjungan bersama ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan wilayah Papua yang sejahtera,” kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen, dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada IDN Times, Rabu (23/11/2022).
“Perjalanan ini juga akan memungkinkan USAID dan Pemerintah Indonesia untuk lebih memahami tantangan pembangunan dan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah,” lanjut dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Himawan mengakui bahwa memang ada tantangan pembangunan di Papua, khususnya terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus.
Lebih lanjut Himawan menambahkan bahwa tantangan tersebut dapat dijawab melalui adanya Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Amerika Serikat berkomitmen untuk bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan yang penting. USAID berharap dapat memperluas hubungan dekat dengan Bappenas dan bekerja dengan mitra lokal lainnya seperti Kitong Bisa, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Universitas Cendrawasih, dan Universitas Papua untuk meningkatkan fungsi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat.