Indonesia Harap Eskalasi Tak Pecah di Laut China Selatan
- Indonesia memantau perkembangan Laut China Selatan, berharap tak terjadi eskalasi, dan menekankan pentingnya menyelesaikan COC.
- Menteri Luar Negeri ASEAN Retno Marsudi angkat isu HAM, peran ASEAN dalam memperkuat isu tersebut di kawasan, dan hak untuk membangun.
- Retno juga menegaskan pentingnya ASEAN untuk berkomitmen pada hukum internasional, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan, Indonesia memantau dari dekat terkait perkembangan situasi Laut China Selatan saat ini.
“Indonesia berharap eskalasi tak terjadi di wilayah ini. Pentingnya untuk menghormati UNCLOS 1982 serta pentingnya untuk segera menyelesaikan Code of Conduct (COC) Laut China Selatan,” kata Retno, dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN untuk pilar politik dan keamanan, di Laos, Selasa (8/10/2024).
Baru-baru ini tensi di perairan internasional tersebut memang agak meninggi, terutama antara Filipina dan China yang saling klaim. Penjaga pantai dari kedua negara juga dilaporkan saling serang di wilayah-wilayah yang diklaim oleh keduanya.
Bahkan Filipina menuding penjaga pantai China dan kapal-kapalnya kerap kali menabrak dan memblokir kapal-kapal Filipina di sekitar Second Thomas Shoal dan Sabina Shoal di Kepulauan Spartly, serta Scarborough Shoal.
1. Angkat soal penguatan HAM
Selain soal Laut China Selatan, Retno juga mengangkat isu soal perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Retno, ASEAN sangat punya peran untuk terus memperkuat isu tersebut di kawasan.
“Di mana-mana kita menyaksikan berbagai tantangan terkait isu HAM. Ini menegaskan bahwa isu pelindungan Hak Asasi Manusia sangat rentan,” ujar Retno.
Retno menegaskan pentingnya ASEAN memperkuat dan memajukan pembahasan isu HAM, khususnya melalui penguatan AICHR dan juga melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN lainnya.
Hal ini penting dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan tradisional dan nontradisional di kawasan. Dalam kesempatan ini, Menlu Retno juga menyinggung mengenai hak untuk membangun (Right to Development) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan HAM dan perdamaian dunia.
2. ASEAN harus berkomitmen pada hukum internasional
Sebelumnya di forum terpisah, Retno juga menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk terus berkomitmen pada hukum internasional, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN, termasuk penghormatan terhadap HAM.
"Tidak boleh ada ruang untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut," tegas Retno.
3. Hadir Menkopolhukam RI yang membahas soal TPPO
Dalam forum ini, hadir pula Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto yang secara khusus mengangkat soal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Perlunya menyepakati Rencana Strategis untuk Visi Komunitas ASEAN 2045 agar ASEAN dapat terus beradaptasi dengan dinamika strategis di kawasan dan mampu mengatasi berbagai tantangan masa depan,” tuturnya.
"Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi perhatian Indonesia. Kita perlu memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan dan kerja sama ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas negara ini," sambung dia.
