Indonesia Tolak Debat PBB soal Uighur Xinjiang, Kenapa?

07 Okt 2022, 11:36 WIB

Ilustrasi etnis Uighur di Xinjiang (IDN Times/Uni Lubis)

Jakarta, IDN Times - Indonesia memilih NO atau 'tidak' terkait usulan debat soal muslim Uighur di Xinjiang, China oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Markas PBB, Jenewa, Swiss.

Direktur HAM Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib, menjelaskan alasan Indonesia tidak mendukung penyelenggaraan debat tersebut.

Selain Indonesia yang menolak, ada 18 negara lainnya yang bersuara sama yaitu Bolivia, Kamerun, China, Kuba, Eritrea, Gabon, Pantai Gading, Kazakhstan, Mauritania, Namibia, Nepal, Pakistan, Qatar, Senegal, Sudan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Venezuela.

1. Indonesia tidak ingin ada politisasi Dewan HAM PBB

Gedung Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. twitter.com/UNHumanRights

Indonesia menilai Dewan HAM PBB adalah forum konstruktif untuk dialog imparsial dan membangun kesepakatan hasil yang baik dengan progres yang berarti juga.

“Posisi kita, kenapa memilih NO adalah karena kita tidak mau ada politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan-tujuan terkait rivalitas politik,” kata Achsanul dalam jumpa pers virtual, Jumat (6/10/2022).

Adapun debat tersebut diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara sekutunya bulan lalu.

Usulan ini diutarakan usai eks Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, merilis laporan soal kondisi adanya penyiksaan di Xinjiang.

2. Indonesia terus berkonsultasi dengan semua pihak

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib. (dok. Kemlu RI)

Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dan berkonsultasi dengan semua pihak, seperti Barat, China, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beberapa negaranya duduk di Dewan HAM.

“Dengan perkembangan tadi, OKI sepakat bahwa Dewan HAM sesuai mandatnya tidak boleh digunakan dengan tujuan politis. Kami harap Dewan HAM tidak pilih-pilih untuk isu yang dibahas. Sebagai contoh, isu Xinjiang, nanti bisa dipilih-pilih lagi isu yang lain,” tutur Achsanul.

Soal isu pelanggaran HAM di Xinjiang, dialog-dialog dan komunikasi terus dilakukan Indonesia baik secara bilateral dengan China maupun multilateral dengan sejumlah organisasi seperti OKI.

“Yang paling penting penyelesaian isu-isu HAM atau konflik harus inklusif dan melibatkan beberapa pihak di negara tersebut,” lanjut dia.

3. China menyebut bahwa laporan PBB adalah fitnah

Sejumlah mahasiswa Xinjiang Islamic Institute (XII) Urumqi, Daerah Otonomi Xinjiang, China, menirukan bacaan ayat Al Quran dari pengajar di kelas Al Quran dan Al Hadis, Kamis (22/4/2021). Kampus XII tersebar di delapan kota di Xinjiang, sedangkan di Urumqi sendiri terdapat 889 mahasiswa jenjang sarjana dan pascasarjana dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur (ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie)

Laporan eks Kepala Dewan HAM, Michelle Bachelet yang dirilis beberapa menit sebelum jabatannya berakhir menyoroti adanya penyiksaan di Xinjiang, penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran hak serta agama.

China lantas menampik tuduhan laporan terkait adanya penyiksaan kaum Uighur di Xinjiang. Juru bicara Misi China untuk PBB di Jenewa, Swiss, Liu Yuyin menegaskan laporan tersebut berisi fitnah.

“Laporan tersebut didasari praduga tak bersalah dan bergabung pada disinformasi serta kebohongan yang dibuat oleh tim anti-China,” kata Liu, bulan lalu.