Inggris Resah Israel Blokir Bantuan ke Jalur Gaza

03 Mar 2025, 22:23 WIB

Ilustrasi Bendera Inggris. (pixabay.com/terimakasih0)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris khawatir atas keputusan Israel memblokir bantuan ke Jalur Gaza. Inggris mendorong dilanjutkannya negosiasi gencatan senjata tahap berikutnya.

"Kami mendesak semua pihak agar terlibat secara konstruktif dalam negosiasi tahap-tahap berikutnya untuk memastikan implementasi penuh kesepakatan dan mengakhiri konflik secara permanen," ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris, dilansir Middle East Eye.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan pemblokiran semua bantuan ke Gaza pada Minggu (2/3/2024) bertepatan dengan awal bulan Ramadan. Kebijakan ini dikeluarkan setelah Hamas menolak perpanjangan fase pertama gencatan senjata.

Pemblokiran ini menghentikan ratusan truk bantuan yang telah rutin masuk ke Gaza sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari lalu. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer belum memberikan pernyataan publik terkait langkah Israel ini.

1. Menteri Inggris mundur dan protes pemotongan bantuan internasional

Sebelumnya, Menteri Pembangunan Internasional Inggris, Anneliese Doddsm mengajukan pengunduran diri pada Jumat (28/2/2024). Keputusan ini diambil setelah pemerintah Inggris mengumumkan pemotongan besar anggaran bantuan internasional.

Dalam surat pengunduran dirinya kepada PM Starmer, Dodds menyampaikan keberatannya.

"Keseluruhan beban dipikul oleh anggaran bantuan pembangunan resmi. Program bantuan ke Gaza, Sudan, dan Ukraina mustahil dipertahankan mengingat besarnya pemotongan ini," tulis Dodds.

Pemotongan anggaran ini terjadi di tengah upaya pemerintah Inggris mengatur ulang prioritas pengeluaran negara. Keputusan ini mendapat kritik karena dilhawatirkan akan mengganggu aliran bantuan ke wilayah yang membutuhkan termasuk Gaza.

2. Harga bahan pokok di Gaza naik

Warga Gaza menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok setelah pengumuman pemblokiran tersebut. Harga-harga meningkat dua kali lipat saat kabar menyebar dan mereka bergegas menimbun persediaan.

Sayed al-Dairi, warga Kota Gaza, mengungkapkan kecemasannya.

"Setiap orang khawatir. Kami tidak bisa hidup dalam kondisi seperti ini," katanya, dilansir Al Jazeera.

Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan dampak positif dari akses bantuan kemanusiaan selama gencatan senjata. Menurut WFP, gencatan senjata harus dipertahankan dan kondisi tidak boleh kembali seperti sebelumnya.

Fayza Nassar, warga kamp pengungsi Jabalia, khawatir kondisi hidup akan semakin sulit akibat pemblokiran bantuan.

"Pemblokiran bantuan akan menciptakan kelaparan dan kekacauan. Menutup jalur bantuan adalah kejahatan yang keji," tutur Nassar.

3. Israel minta perpanjangan tahap pertama gencatan senjata

reruntuhan di Kota Gaza. (unsplash.com/mhmedbardawil)

Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, mengecam pemblokiran bantuan. Ia menilai tindakan Israel tergolong genosida dan pemerintah Inggris turut bertanggung jawab atas krisis ini.

Tom Fletcher, koordinator bantuan darurat PBB, menilai keputusan Israel mengkhawatirkan. Menurutnya, hukum humaniter internasional mengharuskan akses bantuan kemanusiaan tetap terbuka bagi warga sipil di wilayah konflik.

Israel sebelumnya menerima proposal mediator AS, Steve Witkoff. Proposal tersebut mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama Ramadan dan Paskah Yahudi, disertai pembebasan bertahap para sandera yang masih ditahan di Gaza.

Netanyahu tidak mau menyetujui gencatan senjata tanpa pembebasan sandera Israel. Saat ini 59 sandera Israel masih berada di Gaza, terdiri dari 24 orang hidup dan 35 orang meninggal.

Di sisi lain, Hamas menuduh Israel berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata. Kelompok ini menolak tawaran perpanjangan fase pertama dan menuntut langsung ke fase kedua yang menjamin penghentian perang permanen.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.