Inggris Tolak Permintaan Rusia Gelar Voting Majelis Umum PBB Rahasia

08 Okt 2022, 14:00 WIB

Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Jakarta, IDN Times - Inggris, pada Jumat (7/10/2022), telah menolak permintaan Rusia untuk menggelar pemungutan suara rahasia di Majelis Umum PBB pekan depan. Voting tersebut membahas tentang apakah langkah Rusia mencaplok empat wilayah Ukraina akan mendapat kecaman atau tidak.

Sebaliknya, Inggris menyerukan supaya 193 anggota Majelis Umum PBB menggelar pemilihan terbuka dan direkam, atas aneksasi empat wilayah Ukraina yang terdiri dari Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.

Empat wilayah itu sebelumnya telah menggelar referendum dan Moskow mengklaim mayoritas warga memilih untuk bergabung dengan Rusia.

Menurut Inggris, dilansir The Straits Times, pertemuan Majelis Umum akan memberikan suara pada rancangan resolusi yang akan mengutuk "referendum ilegal" Rusia dan "upaya pencaplokan ilegal."

1. Inggris sebut pemungutan suara rahasia menyalahi aturan sidang Majelis Umum PBB

ANTARA FOTO/REUTERS/Shannon Stapleton

Di sisi lain, resolusi tersebut juga bertujuan menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorial Ukraina, dan menyerukan negara-negara untuk tidak mengakui langkah Rusia.

Melalui surat kepada negara-negara PBB awal pekan ini, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, melobi agar pemungutan suara digelar tertutup dan rahasia. Nebenzia berdalih, lobi negara-negara Barat akan mempersulit posisi negara anggota jika voting digelar terbuka.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan aturan Majelis Umum sudah sangat jelas, bahwa setiap perwakilan dapat meminta pemungutan suara yang direkam.

"Melakukan pemungutan suara rahasia atas keputusan Majelis Umum akan bertentangan dengan preseden selama beberapa dekade dan merusak praktik badan permusyawaratan paling representatif di dunia," tulis Woodward, dalam sebuah surat kepada presiden Majelis Umum.

"Itulah sebabnya kami meminta di bawah aturan 87b bahwa pemungutan suara yang direkam harus dilakukan pada resolusi itu," katanya.

2. PBB tampak mandek hadapi Rusia, seperti kasus Krimea 2014

Ilustrasi Markas PBB di New York, Amerika Serikat (www.instagram.com@unitednations)

Menurut para diplomat, Majelis Umum akan memberikan suaranya pada Selasa atau Rabu pekan depan.

"Ini bukan tentang transparansi. Ini tentang penggunaan rekaman suara sebagai alat penaklukan,” kata Nebenzia.

Sebelumnya, Rusia telah memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang pekan lalu. Rusia berusaha untuk menghilangkan isolasi internasionalnya setelah hampir tiga perempat Majelis Umum menegur Moskow, dan menuntut untuk menarik pasukan.

Langkah-langkah di PBB mencerminkan apa yang terjadi pada 2014, setelah Rusia mencaplok Krimea Ukraina. Di Dewan Keamanan, Rusia memveto rancangan resolusi yang menentang referendum tentang status Krimea dan mendesak negara-negara untuk tidak mengakuinya.

Majelis Umum kemudian mengadopsi resolusi yang menyatakan referendum tidak sah dengan 100 suara mendukung, 11 menentang, dan 58 abstain, sementara dua lusin negara tidak ambil bagian, dilansir Reuters.

3. Uni Eropa juga sedang menyiapkan resolusi

Bendera Uni Eropa dan beberapa bendera anggota dari Uni Eropa. (Pixabay.com/Dusan_Cvetanovic)

Menurut sumber-sumber diplomatik anonim, Uni Eropa juga sedang menggodok resolusi yang bakal menghantam Rusia. Resolusi ini disusun blok tersebut bersama Ukraina dan negara anggotanya.

Jika resolusi tersebut disetujui, Moskow diperkirakan akan semakin terisolasi di panggung global, termasuk pengetatan kembali atas akses pengiriman migas Rusia ke negara-negara Eropa.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.