Ini 3 Usulan Menlu Retno untuk Perkuat Komitmen HAM
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di Jenewa, Swiss, pada 27 Februari 2023 kemarin. Sidang ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM.
“Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah,” kata Retno dalam keterangannya, Selasa (28/2/2023).
Retno menyampaikan pentingnya kerja sama yang erat untuk wujudkan hal tersebut.
“Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri dan acuh? Atau kita akan bekerja keras secara bersama-sama dan melakukan hal yang lebih baik lagi?" tambah Retno.
Retno lantas memaparkan tiga hal untuk menjadi masukan fokus kerja sama penguatan HAM.
1. Melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan
Retno mengatakan, perang dan konflik harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia. Solusi damai harus terus dikedepankan, termasuk di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” ucap dia.
Retno juga menyampaikan bahwa hak perempuan dan anak perempuan juga tidak boleh diabaikan, termasuk di Afghanistan. Terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan terus upayakan komunikasi dengan semua pihak terkait, untuk dorong dialog nasional yang inklusif.
2. Meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM
Retno menyampaikan, penguatan aspek pencegahan akan berkontribusi terhadap perlindungan yang lebih kuat untuk HAM.
“Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses setara terhadap kesempatan dan sumber daya, dan mekanisme untuk mencari keadilan oleh korban. Dalam hal ini Dewan HAM dapat berkontribusi melalui peningkatan kapasitas nasional dan memfasilitasi peningkatan kapasitas,” tuturnya.
Bahkan, Retno menggarisbawahi pentingnya mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM di masa lalu untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi korban, tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum.
“Tahun ini Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu," ujar Retno.
Ia juga menekankan bahwa keberanian untuk mengakui adalah hal yang krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik, dan Indonesia memiliki keberanian tersebut.
3. Memperkuat arsitektur HAM
Retno mengungkapkan, Dewan HAM PBB juga harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan berbenah diri.
“Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi “ruh" utama Dewan HAM. Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan digunakannya Dewan HAM sebagai alat rivalitas geopolitik," tukas Retno.
“Saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi. Untuk itu, kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas us vs them,” lanjut dia.
Sementara itu, di kawasan, Indonesia terus berupaya memperkuat mekanisme HAM. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan memperkuat mandat Komisi HAM ASEAN, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ASEAN, serta melembagakan dialog HAM kawasan.